Sebagaimana diwartakan oleh media Estado, polemik hukum yang melibatkan mantan penasihat Jair Bolsonaro, yakni Filipe Martins, kembali mencuat setelah pengadilan federal Amerika Serikat mengungkap fakta baru mengenai dokumen keimigrasian. Hakim federal Gregory A. Presnell menyatakan bahwa catatan kedatangan yang sempat dijadikan dasar penahanan oleh otoritas Brasil terbukti tidak valid.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, dokumen palsu tersebut sebelumnya digunakan oleh Menteri Alexandre de Moraes dari Supremo Tribunal Federal pada tahun 2024 untuk membenarkan penahanan preventif terhadap Martins. Data itu mengindikasikan bahwa Martins ikut serta dalam penerbangan ke Florida pada akhir Desember 2022, kendati catatan resmi keberangkatan dari Brasil tidak pernah ditemukan.
"Tampaknya telah dibuat catatan palsu dalam data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan yang melibatkan penggugat, dan itu telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar," ujar Hakim Gregory A. Presnell dalam transkrip resmi pengadilan, sebagaimana dikutip dari laporan Estado.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeDalam persidangan yang digelar di Distrik Tengah Florida, pihak pengacara Martins mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi Amerika Serikat guna menelusuri asal-usul data palsu tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengakui adanya kepalsuan data tersebut, namun proses investigasi internal masih terus berjalan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab di balik insiden itu.
Meskipun persoalan dokumen keimigrasian ini memicu perdebatan panjang di ranah hukum internasional, Martins sendiri sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung Brasil atas keterlibatan dalam kasus percobaan kudeta. Kendati demikian, sorotan terhadap keabsahan dokumen awal tetap menjadi salah satu babak kontroversial dalam dinamika hukum domestik.