DPRD Konawe Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Dana Pinjaman PT SMI

Berdasarkan laporan Suara Indonesia News, enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe secara resmi menyetujui dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 untuk melangkah ke tahap pembahasan selanjutnya bersama pemerintah daerah.

Persetujuan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Konawe yang digelar di Ruang Sidang Utama. Agenda utama rapat ini mencakup penyerahan dokumen dari pihak eksekutif kepada legislatif, penyampaian pandangan umum dari setiap fraksi, hingga sesi tanggapan resmi dari pemerintah daerah.

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi menyampaikan berbagai catatan dan masukan konstruktif guna menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta dikelola secara transparan.

Selain itu, pihak legislatif turut menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian guna mendongkrak ketahanan pangan daerah. DPRD Konawe mendorong pemerintah setempat agar mulai mengurangi ketergantungan pendapatan daerah pada sektor pertambangan serta dana transfer pusat.

Fraksi-fraksi di DPRD Konawe juga memberikan peringatan keras agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam merencanakan pemanfaatan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur, demi menghindari beban finansial yang berat bagi keuangan daerah di masa depan.

Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, memastikan bahwa seluruh masukan dari legislatif akan menjadi atensi serius dalam proses penyusunan anggaran.

"Seluruh saran dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD akan kami tindak lanjuti secara transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe," ujar Syamsul sebagaimana diwartakan dalam laporan tersebut.

Rapat paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Nuryadin Tombili, serta dihadiri oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah.