DPRD Lebong Sepakati Raperda Pengarusutamaan Gender Jadi Perda

DPRD Kabupaten Lebong resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengarusutamaan Gender dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi. Agenda legislatif ini berlangsung di gedung paripurna DPRD Lebong guna mengesahkan kebijakan strategis pembangunan daerah.

Seluruh fraksi di DPRD Lebong, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Golkar, secara bulat menyatakan dukungan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan tersebut untuk segera diimplementasikan.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Proses pengambilan keputusan ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah daerah dan legislatif dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebong.

Para anggota dewan menegaskan bahwa aturan ini diharapkan bukan sekadar menjadi formalitas administratif. Kehadiran peraturan daerah ini ditargetkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terkait kesetaraan di berbagai sektor kehidupan.

Catatan Fraksi untuk Implementasi Kebijakan

Fraksi PAN memberikan catatan khusus agar implementasi kebijakan ini tetap selaras dengan nilai-nilai agama, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Lebong. Hal ini dianggap krusial agar aturan tersebut dapat diterima secara luas oleh publik.

Pihak fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lebong. Pemahaman mendalam dari para penyelenggara pemerintahan menjadi kunci agar pengarusutamaan gender dapat berjalan tepat sasaran.

Anggota Fraksi PAN, Pip Haryono, menekankan kembali bahwa keberhasilan perda ini terletak pada eksekusi di lapangan. Fokus utama harus tertuju pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan disetujuinya Raperda ini, Pemkab Lebong diharapkan segera menindaklanjuti dengan langkah konkret. Kebijakan ini akan menjadi payung hukum dalam memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan inklusif bagi seluruh warga.