Kritik tajam yang dilayangkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perdebatan publik setelah meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot sang wapres. Desakan agar putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu mundur dari jabatannya dinilai sejumlah kalangan tidak bisa dipandang murni dari sudut pandang konstitusi saja.
Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menduga ada dimensi politik kuat yang mendasari kembali mencuatnya gelombang kritik terhadap Gibran. Menurut Heru, momentum bangkitnya isu legalitas pencalonan pada Pilpres 2024 patut dicermati karena figur Gibran mulai diperhitungkan dalam bursa calon presiden pada kontestasi masa depan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe"Denny Indrayana ke mana aja selama ini? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Seolah-olah kehadiran Anda dalam konteks pendekar demokrasi," ujar Heru melalui keterangannya, Sabtu (8/8/2026).
Heru menilai persoalan pencalonan Gibran sebenarnya bukan hal baru, namun kembali diangkat ketika posisi politik sang wakil presiden mulai berkembang pesat. Ia mempertanyakan alasan Denny yang kembali mempermasalahkan proses pencalonan tersebut secara ekstrem di tengah dinamika politik saat ini.
Gibran Masuk Bursa Capres, Legitimasi Politik Diuji
"Berbicara menentang dengan ekstremnya pencapresan Gibran Rakabuming Raka hingga membuat Anda sangat bangga dan gagah meminta dan bahkan menyurati Prabowo untuk segera pecat Gibran sebagai wakil presiden," kata Heru.
Lebih lanjut, Heru memandang bahwa penggunaan instrumen hukum demi menekan posisi politik tertentu perlu dilihat dalam kerangka konstelasi yang lebih luas. Ia menduga ada skenario peran yang dimainkan untuk terus menggoyang legitimasi politik Gibran demi kepentingan tertentu.
Perubahan peta politik nasional menempatkan Gibran Rakabuming Raka pada posisi strategis yang melampaui statusnya saat ini sebagai wakil presiden. Namanya kini mulai santer diperhitungkan dalam berbagai diskursus politik mengenai kandidat potensial untuk bursa pemilihan presiden berikutnya.
Pergeseran posisi tawar tersebut membuat setiap isu hukum terkait legitimasi dan kelayakan politik Gibran memiliki implikasi elektoral yang signifikan. Heru menilai hal ini menjadi alasan mengapa serangan verbal maupun tekanan politik terus diarahkan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.