Kontroversi Traspaso Tenaga Kerja, Babak Akhir Penggusuran Peradilan Buruh Argentina

Sebagaimana diwartakan oleh media Tiempo Argentino, kebijakan kontroversial mengenai alih yurisdiksi atau traspaso peradilan perburuhan ke wilayah Kota Buenos Aires kembali memanas setelah Hakim Enrique Lavié Pico mencabut langkah hukum yang sempat menangguhkan proses tersebut. Langkah ini menuai penolakan keras dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja Unión de Empleados Judiciales de la Nación yang menilai kebijakan itu mengancam eksistensi peradilan khusus buruh.

Kebijakan yang dibungkus dalam aturan modernisasi tenaga kerja ini dituding sebagai upaya sistematis untuk membubarkan lembaga peradilan federal yang telah berdiri sejak tahun 1948. Menurut laporan media setempat, para kritikus berpendapat bahwa pemangkasan jumlah pengadilan dari yang semula puluhan menjadi hanya segelintir saja akan menciptakan hambatan birokrasi dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa hukum bagi para pekerja.

Mariana Amartino selaku presiden Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, menyatakan penolakannya dengan tegas terhadap apa yang ia sebut sebagai serangan kekuatan ekonomi terhadap keadilan sosial. "Repudiamos el ataque de los poderes económicos concentrados contra la Justicia Nacional del Trabajo instrumentada a través del traspaso. Bajo el eufemismo de la "modernización" buscan desarmar un fuero que hace décadas es un faro en doctrina protectora del trabajo", ujarnya seperti dikutip dari Tiempo Argentino.

Di sisi lain, para pendukung kebijakan berdalih bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, para pengamat hukum dan praktisi ketenagakerjaan tetap skeptis, mengingat perubahan ini dikhawatirkan dapat menggeser keberpihakan hukum dari perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah menuju kepentingan korporasi.