Krisis Pengajar Di Solo, Ratusan Guru Pensiun Dilarang Rekrut Honorer

Sebagaimana diwartakan, dunia pendidikan di Kota Solo tengah menghadapi tantangan serius menyusul berkurangnya ratusan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat sebanyak 253 guru berstatus Aparatur Sipil Negara memasuki masa purnatugas atau pensiun sepanjang periode Januari hingga Desember 2026.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring potensi adanya mutasi keluar daerah maupun tenaga pendidik yang meninggal dunia. Rata-rata terdapat puluhan guru yang menanggalkan status pengabdiannya setiap bulan, sehingga memicu kekhawatiran terjadinya kekosongan ruang kelas di berbagai sekolah negeri.

Kendati dihadapkan pada ancaman krisis pengajar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat guru honorer baru. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, seluruh proses pergantian pegawai wajib melalui mekanisme resmi ASN seperti CPNS maupun PPPK.

"Untuk guru honorer di Solo sudah tidak ada, dilarang. Kami tidak lagi mengelola tenaga honorer atau non-ASN yang perikatannya langsung ke dinas. Itu sudah ada larangannya dalam UU ASN," tegas Dwi sebagaimana dikutip dari laporan media lokal.

Mengutip keterangan pejabat terkait, pemerintah daerah kini harus memutar otak lantaran kepastian pengadaan formasi ASN baru dari pemerintah pusat maupun jalur mutasi belum berjalan optimal. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan demi menjamin hak pendidikan para siswa di ruang-ruang kelas.

Sebagai solusi sementara mengatasi darurat tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Solo menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menerapkan skema magang khusus. Pihaknya bekerja sama dengan kampus seperti UNS, UMS, serta Univet Bantara Sukoharjo guna mengerahkan lulusan Pendidikan Profesi Guru yang memiliki kompetensi mengajar agar kekosongan pengajar dapat segera teratasi.