Polemik Alih Fungsi Lahan, Warga Tandil Desak Audit Provinsi

Sebagaimana diwartakan oleh media lokal El Eco de Tandil pada Jumat (29/8), Asamblea por la Preservación de las Sierras resmi membeberkan laporan komprehensif bertajuk "Invasión urbana sobre las sierras. Situación y responsabilidades". Dokumen tersebut memuat daftar serta deskripsi rinci mengenai 27 kasus ekspansi dan pembangunan liar yang dinilai mengancam kelestarian kawasan pegunungan di Tandil, Argentina.

Dalam laporan tersebut, organisasi warga ini menyoroti rencana pemerintah kota yang berencana membahas dan memodifikasi Rencana Pembangunan Perkotaan atau Plan de Desarrollo (PDT). Menurut mereka, pihak yang selama ini dinilai bertanggung jawab atas karut-marut tata ruang tidak memiliki legitimasi untuk mengubah aturan tanpa adanya investigasi yang transparan dari otoritas yang lebih tinggi.

"Kesimpulannya, pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab utama atas situasi saat ini tidak boleh menjadi pihak yang mengubah Plan de Desarrollo, karena harus ada audit yang independen," tegas perwakilan dari Asamblea, sebagaimana dikutip dari laporan.

Berdasarkan laporan, pemaparan dokumen ini dilangsungkan pada Kamis (27/8) di Centro Cultural Universitario dan berhasil menarik minat masyarakat luas. Mengingat tingginya antusiasme warga yang hadir, pihak penyelenggara berencana mengadakan sesi lanjutan agar informasi tersebut dapat diakses oleh khalayak yang belum sempat masuk ke dalam ruangan.

Dokumen investigasi tersebut disusun berdasarkan berbagai sumber, mulai dari pemberitaan media, laporan publik, dokumen resmi pemerintah, citra satelit, hingga pengamatan langsung di lapangan. Organisasi menegaskan bahwa aksi ini murni sebagai bentuk penjagaan terhadap warisan alam yang menjadi identitas penting bagi kota Tandil, merujuk pada konstitusi nasional maupun provinsi.

Dalam tuntutannya, Asamblea mendesak penghentian segera seluruh proyek kavling dan pembangunan di Zona Perlindungan Alam Pegunungan Tandil. Selain itu, mereka menuntut audit menyeluruh serta pelarangan regulasi ulang bagi bangunan maupun lahan yang terbukti melanggar ketentuan Plan de Desarrollo yang berlaku.