Respons Keras Inggris, Sebut Kepulauan Malvinas Tetap Milik Britania

Sebagaimana diwartakan oleh media TN, ketegangan diplomatik antara Argentina dan Inggris kembali memanas menyusul pengumuman Presiden Javier Milei terkait agenda pidato nasional yang memfokuskan isu Kepulauan Malvinas.

Rencana pidato kenegaraan yang akan disiarkan serentak tersebut langsung memicu reaksi keras dari kalangan politisi di London, salah satunya datang dari tokoh pertahanan Partai Konservatif Inggris, James Cartlidge.

Melalui akun media sosial pribadinya, Cartlidge dengan tegas menyatakan bahwa "Kepulauan Malvinas adalah milik Inggris dan akan tetap menjadi milik Inggris", sembari mengenang pengorbanan para tentara yang gugur dalam konflik masa lalu.

Dikutip dari laporan media tersebut, politisi oposisi Inggris itu menegaskan bahwa pengorbanan militer demi kedaulatan dan kebebasan penduduk pulau tidak akan pernah dilupakan oleh negaranya.

Di sisi lain, juru bicara resmi pemerintah Inggris menegaskan bahwa posisi London terkait status wilayah sengketa tersebut tidak pernah berubah dan tetap berpegang pada prinsip hak penentuan nasib sendiri bagi warga kepulauan.

Ketegangan ini juga beririsan dengan dinamika politik internasional setelah pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat memicu perdebatan mengenai posisi kedaulatan wilayah luar negeri tersebut.

Menanggapi isu tersebut, juru bicara Perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa komitmen pertahanan dan aliansi internasional pemerintahannya tetap solid tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak luar.

Sementara itu, pemerintah Argentina sendiri masih menutup rapat rincian substansi pidato yang tengah dipersiapkan oleh Javier Milei bersama jajaran menteri dan lembaga intelijen negara.

Juru bicara kepresidenan Argentina, Adrián Ravier, dalam keterangan pers di Casa Rosada menyampaikan bahwa pihaknya diminta untuk tidak membocorkan isi pidato agar disampaikan langsung oleh Presiden.

Meski demikian, Ravier menegaskan kembali sikap dasar pemerintahannya bahwa isu Kepulauan Malvinas senantiasa diletakkan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negeri.