J. Jayalalithaa resmi menjabat sebagai Chief Minister of Tamil Nadu setelah memenangkan pemilihan umum yang diadakan pada 10 Mei 2001. Penunjukan tersebut ditandai dengan pembentukan susunan pemerintahan yang dikenal sebagai kabinet kedua di bawah kepemimpinannya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Gubernur Tamil Nadu kala itu mengangkat sejumlah anggota dewan menteri atas rekomendasi dari Jayalalithaa. Pada hari pelantikan perdana, lima menteri senior langsung dilantik untuk memperkuat struktur awal kabinet.
Kelima tokoh tersebut meliputi C. Ponnaiyan, Dr. M. Thambi Durai, D. Jayakumar, Ayyaru Vandayar, hingga R. Sarojaa. Mereka diberi tanggung jawab memegang portofolio penting demi memastikan stabilitas awal pemerintahan di tingkat provinsi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeTidak berhenti di situ, pada 19 Mei 2001, sembilan belas anggota tambahan turut dilantik untuk melengkapi jajaran dewan menteri. Langkah ini diambil untuk mengisi berbagai sektor krusial mulai dari keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum di wilayah Tamil Nadu.
Daftar Portofolio Strategis Kabinet Tamil Nadu 2001
J. Jayalalithaa sendiri memegang sejumlah portofolio utama yang sangat vital bagi kendali pemerintahan daerah. Posisi tersebut mencakup bidang publik, kepolisian, administrasi umum, hingga teknologi informasi dan pencegahan korupsi.
Sementara itu, C. Ponnaiyan dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan dan Hukum untuk mengelola anggaran serta regulasi peradilan setempat. Sektor pendidikan dan teknologi ditangani langsung oleh Dr. M. Thambi Durai guna meningkatkan kualitas SDM.
Sektor infrastruktur dan energi juga mendapat perhatian khusus melalui penunjukan D. Jayakumar sebagai Menteri Kelistrikan serta N. Thalavaisundaram yang mengawasi pekerjaan umum dan irigasi. Berbagai kementerian lain turut dibentuk secara spesifik demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas.
Meskipun menyusun formasi kabinet yang cukup komprehensif, masa pemerintahan ini tidak bertahan lama karena berbagai dinamika politik dan putusan pengadilan yang terjadi pada September 2001. Kepemimpinan tersebut kemudian harus digantikan oleh kabinet transisi di bawah O. Panneerselvam.