Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 merupakan proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pesta demokrasi ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50 persen, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50 persen.
Pemilihan tersebut dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif di seluruh wilayah Indonesia. Hasil resmi dari ajang ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeNamun, hasil dari pemilihan presiden ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga karena dianggap penuh ketidakadilan serta kecurangan. Pihak BPN kemudian mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden kepada Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan aturan konstitusi, Joko Widodo yang memegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak mengajukan pencalonan kembali. Presiden Joko Widodo kemudian resmi mengumumkan Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendampingnya di Jakarta.
Dinamika Isu Kampanye dan Sengketa Pilpres 2019
Berbagai isu mewarnai jalannya kontestasi politik tersebut, termasuk perdebatan mengenai jumlah utang luar negeri dan perbandingan Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia. Tim Prabowo menyoroti masalah pinjaman luar negeri pemerintah, sementara pihak petahana menegaskan rasio utang masih dalam batas aman.
Selain perdebatan ekonomi, muncul pula berbagai tagar di media sosial seperti tagar 2019 Ganti Presiden dan tagar Jokowi Dua Periode yang mencerminkan polarisasi pendukung di tengah masyarakat. Suhu politik meningkat seiring deklarasi dukungan dari masing-masing kubu.
Pelaksanaan pemilu serentak ini juga mencatat sejarah duka dengan gugurnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara akibat beban kerja yang berat. Presiden Jokowi kemudian menetapkan para petugas dan aparat kepolisian yang gugur sebagai Pahlawan Demokrasi.
Puncak dari ketegangan politik terjadi ketika hasil resmi diumumkan dan ditolak oleh kubu pasangan calon nomor urut 02. Upaya hukum ditempuh melalui jalur konstitusional Mahkamah Konstitusi disertai aksi massa di Jakarta.