Rencana Pembangunan Perumahan Buckinghamshire, Picu Protes Warga

Rencana pembangunan 91.000 rumah baru di wilayah Buckinghamshire memicu gelombang protes dari warga setempat karena dinilai membebankan porsi pembangunan secara tidak proporsional ke kawasan utara. Berdasarkan pengamatan media, kebijakan tata ruang yang disusun oleh Buckinghamshire Council ini dikritik tajam karena dianggap lebih melindungi kawasan selatan kabupaten.

Sejumlah warga di desa-desa kecil seperti Slapton dan Horton menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai perubahan drastis lanskap pedesaan tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, desa Slapton yang saat ini hanya memiliki sekitar 195 rumah harus bersiap menerima alokasi tambahan 135 unit baru, yang berarti lonjakan hingga 70 persen.

"Ini benar-benar tidak proporsional, di mana seluruh aspek lingkungan sekitar kita akan berubah total," ujar Jeremy Whinnett, seorang warga Slapton, sebagaimana dilaporkan BBC. Senada dengan hal tersebut, warga lokal bernama Kristina Hedley, menambahkan bahwa mereka pindah ke desa tersebut demi ketenangan pedesaan, bukan untuk hidup di tengah kota besar yang padat.

Situasi serupa dialami oleh dusun kecil Horton yang hanya dihuni sekitar 30 bangunan rumah, namun dihadapkan pada rencana penambahan 1.250 unit hunian baru. Pengamat tata ruang menilai ketimpangan distribusi ini terjadi akibat perumahan baru terkonsentrasi di wilayah utara yang dulunya masuk wilayah administratif Aylesbury Vale.

Menanggapi polemik yang memanas, pihak Buckinghamshire Council menegaskan bahwa draf rencana tata ruang tersebut disusun berdasarkan konsultasi luas serta bukti teknis yang matang. Peter Strachan selaku pejabat perencanaan dewan kota menyatakan bahwa penyusunan dokumen ini krusial agar wilayah memiliki kendali penuh terhadap pembangunan spekulatif di masa depan.

Di sisi lain, sejumlah warga dan ahli perencanaan mempertimbangkan opsi langkah hukum untuk menantang keabsahan dokumen tata ruang tersebut. Kendati demikian, tantangan hukum dinilai tidak mudah karena kelompok warga harus membedah ratusan halaman dokumen teknis yang rumit sebelum batas akhir konsultasi publik ditutup pada 6 September mendatang.