Yulius Selvanus, Bangun Pulau Terluar Demi Kedaulatan Indonesia

Berdasarkan laporan media, bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, pembangunan bukan semata soal jalan, listrik, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Di wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan berbatasan dengan negara lain, pembangunan juga menjadi penanda kehadiran negara.

Pesan tersebut ditekankan oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan bersama Panitia Khusus DPR RI di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, sebagaimana diwartakan pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Yulius menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan, pembangunan juga berkaitan dengan bagaimana negara hadir dan memastikan seluruh warga negara merasakan pelayanan yang setara.

Menurut Yulius, "Ketika kita membangun masyarakat di pulau-pulau terluar, kita juga sedang memperkuat kehadiran negara dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia." Pandangan tersebut menjadi penting bagi Sulawesi Utara yang memiliki karakter geografis sebagai daerah kepulauan dengan ratusan pulau serta wilayah laut yang luas.

Sebagaimana dijelaskan dalam laporan, tantangan pembangunan di wilayah kepulauan tidak sederhana karena jarak dan kondisi geografis membuat biaya pelayanan publik lebih tinggi dibandingkan daratan. Oleh karena itu, Yulius mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada jumlah penduduk atau indikator ekonomi semata, melainkan memperhitungkan biaya geografis atau islandness cost.

Pemprov Sulawesi Utara berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat menghadirkan kerangka kebijakan yang afirmatif, termasuk pembentukan Dana Khusus Kepulauan sebagai instrumen pendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir serta nelayan.