Penerapan faktur elektronik atau e-invoicing di Uni Emirat Arab (UEA) bersiap mengubah lanskap kepatuhan finansial korporasi secara menyeluruh mulai pertengahan tahun 2026. Berdasarkan laporan, Federal Tax Authority (FTA) mulai menggulirkan fase uji coba rezim e-invoicing nasional, di mana perusahaan besar wajib mematuhinya pada awal 2027 disusul entitas bisnis yang lebih kecil.
Analisis Kabayan News menunjukkan bahwa sistem baru ini menuntut perusahaan untuk tidak lagi memandang regulasi pajak sekadar urusan administrasi belakang meja. Berdasarkan panduan otoritas, setiap faktur wajib berbentuk data terstruktur menggunakan model Peppol lima sudut yang divalidasi langsung oleh penyedia jasa terakreditasi sebelum diserahkan kepada pembeli dan FTA.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeBagi korporasi di UEA, kegagalan dalam mengintegrasikan sistem teknologi informasi dan tata kelola data berisiko mendatangkan sanksi finansial berat. Pemerintah setempat telah menetapkan denda hingga AED 5.000 untuk setiap pelanggaran ketidakpatuhan, menjadikan transformasi digital sebagai keharusan strategis demi kelangsungan operasional bisnis.