Sebagaimana diwartakan, pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai tahun ini. Langkah awal pembatasan tersebut rencananya akan menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori desil 10 atau kelompok kelas atas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil bukan untuk memperketat subsidi secara umum, melainkan untuk memastikan agar penyaluran energi bersubsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Berdasarkan laporan, pemerintah menargetkan untuk memulai pembatasan pada kelompok desil 10 dalam beberapa bulan ke depan.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, "Nggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kami akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10 kami batasi dulu." Ia juga menambahkan bahwa estimasi awal penghematan anggaran dari kebijakan ini berada di kisaran sepersepuluhnya.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeSebelumnya, pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah merencanakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10, yang merupakan 20 persen penduduk teratas dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemangkasan kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN turut dilakukan guna mengendalikan belanja negara.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa aturan pembatasan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian mendalam sehingga belum resmi berlaku saat ini. Kendati demikian, ia mengimbau agar masyarakat dari kalangan mampu memiliki kesadaran tinggi untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Sebagaimana ditegaskan oleh Bahlil Lahadalia saat ditemui di Jakarta, "Gini loh, kita kan kalau desil 9-10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Kalau mobil saya kan gak pakai BBM ya, masa kita pakai subsidi?" Melalui kesadaran ini, pemerintah berharap subsidi energi dapat dialokasikan secara lebih adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.