Bahlil Tegaskan Ketergantungan Impor Minyak RI Masih 700 Ribu Barel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru saja menegaskan kembali posisi krusial Indonesia dalam peta energi global. Di hadapan audiens Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8), ia mengungkapkan bahwa ketergantungan nasional terhadap impor minyak mentah masih tertahan di angka signifikan, yakni sekitar 700 ribu barel per hari (bph).

Kondisi ini merefleksikan kesenjangan fundamental antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan domestik. Data yang dihimpun menunjukkan lifting minyak nasional hanya berkisar di angka 600 ribu hingga 610 ribu bph, sementara total konsumsi energi fosil nasional melonjak hingga menyentuh kisaran 1,5 juta hingga 1,6 juta bph setiap harinya.

Bahlil menggarisbawahi bahwa situasi ini menuntut langkah taktis yang sistematis guna mempersempit jurang defisit tersebut. "Rata-rata kita masih membutuhkan impor kurang lebih sekitar 700 ribu barel," ujarnya, sembari menegaskan bahwa pengurangan impor merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kedaulatan energi nasional yang lebih tangguh.

Adapun sebagai respons strategis, pemerintah kini mengandalkan mandatori biodiesel B50 sebagai katalis utama. Dengan meningkatkan kandungan biodiesel menjadi 50 persen, pemerintah mencatat potensi reduksi kebutuhan minyak mentah sebesar 300 ribu hingga 390 ribu barel per hari, sebuah langkah komprehensif untuk menyeimbangkan neraca energi domestik.

Strategi Implementasi B50 dan Tantangan Infrastruktur

Fenomena ini mempertegas arah kebijakan energi nasional yang kian progresif. Di sisi lain, keberhasilan implementasi B50 akan sangat bergantung pada efektivitas rantai pasok dan adaptasi teknis di berbagai sektor industri, yang hingga kini terus dicermati oleh otoritas terkait guna memastikan transisi energi berjalan secara metodis dan berkelanjutan.

Penerapan B50, yang terdiri dari campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar fosil, telah melewati serangkaian pengujian teknis yang ketat sejak awal 2025. Pemerintah melaporkan bahwa kualitas bahan bakar ini telah memenuhi standar spesifikasi Komite Teknis Bioenergi Cair, termasuk peningkatan kestabilan oksidasi hingga 900 menit.

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, mencermati bahwa pengujian mencakup spektrum luas, mulai dari sektor otomotif, mesin alat berat pertambangan, hingga angkutan kereta api. Langkah ini penting untuk memverifikasi kesiapan operasional sebelum mandatori ini dijalankan secara masif di seluruh lini industri nasional.

Namun, tantangan teknis tetap membayangi. Para analis risiko energi menilai bahwa adopsi penuh B50 memerlukan penyesuaian logistik yang kompleks, terutama terkait sifat higroskopis FAME. Kebutuhan akan garansi dari pabrikan mesin (OEM) menjadi variabel fundamental agar transisi menuju B50 tidak memicu risiko kerusakan mekanis jangka panjang pada armada berat.

Melihat ke depan, potensi peningkatan mandatori menuju B60 diperkirakan akan menjadi agenda utama Kementerian ESDM. Berdasarkan pola kebijakan sebelumnya, kajian teknis untuk lompatan lanjutan ini diprediksi akan menguat sebelum kuartal I 2027, mencerminkan ambisi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui inovasi bioenergi secara sistematis.