Skema pembiayaan baru untuk program mandatori bioetanol E10 dan E20 sedang dirancang oleh Kementerian ESDM guna mendukung transisi energi nasional. Berdasarkan analisis tim redaksi, kebijakan ini menjadi langkah krusial untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memastikan keekonomian industri energi terbarukan.
Pemerintah berkomitmen merumuskan kebijakan yang berpihak kepada seluruh ekosistem yang terlibat di dalamnya. "Kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMengutip laporan dari instansi terkait, mekanisme insentif bioetanol ini nantinya diproyeksikan akan mengadopsi pola pengelolaan dana biodiesel yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Model tersebut dinilai efektif untuk menutup selisih harga atau disparitas antara bioetanol dengan bahan bakar minyak konvensional.
Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, pasokan bahan baku bioetanol nantinya akan bertumpu pada komoditas lokal seperti tebu atau molase, singkong, serta jagung. Pemerintah memastikan penetapan harga patokan yang wajar agar para petani dapat menikmati pendapatan yang layak dan berkelanjutan.