Peta jalan damai Gaza yang diusung oleh Donald Trump dan Board of Peace menuai penolakan dari pihak Israel. Usulan tersebut mengatur proses pelucutan senjata faksi Palestina secara bertahap seiring dengan mundurnya pasukan militer Israel dari wilayah kantong tersebut.
Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, Israel menyampaikan keberatannya kepada Tony Blair selaku anggota Board of Peace. Dalam pembahasan itu, Tel Aviv menuntut kebebasan penuh untuk tetap menjalankan operasi militer selama proses kesepakatan berlangsung.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePerbedaan prinsip ini juga melibatkan urutan pelaksanaan yang krusial antara kedua belah pihak. Hamas meminta pelucutan senjata berjalan beriringan dengan penarikan pasukan, sementara Israel bersikeras tidak akan mundur sebelum senjata faksi tersebut benar-benar dilucuti seluruhnya.
Ketegangan ini semakin meruncing di tengah situasi kemanusiaan yang kian memprihatinkan di wilayah kantong tersebut. Otoritas setempat mencatat ribuan warga sipil terus menjadi korban di tengah mandeknya perundingan damai.
Perbedaan Posisi Israel dan Hamas
Pemerintah Israel juga melayangkan penolakan terhadap keterlibatan Qatar serta Turkiye dalam komite verifikasi kepatuhan. Mereka menginginkan agar seluruh senjata sitaan milik faksi Palestina dihancurkan daripada sekadar disimpan di bawah pengawasan internasional.
Di sisi lain, analis politik Muhammad Shehada menilai bahwa persetujuan Hamas terhadap peta jalan ini bukanlah hal baru. Sikap kelompok tersebut dinilai konsisten dengan komitmen yang pernah disampaikan sejak awal tahun.
Meskipun demikian, penerapan kesepakatan ini tetap bergantung pada pemenuhan janji Israel terkait penghentian serangan militer. Bantuan kemanusiaan juga dipersyaratkan agar dapat mengalir masuk secara leluasa ke Gaza.
Hingga kini, situasi di lapangan masih dipenuhi ketidakpastian politik menyusul sikap keras dari para menteri sayap kanan Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menentang opsi penarikan mundur pasukan.