Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah daerah bersifat khusus setingkat provinsi yang mencakup wilayah pembangunan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek besar ini dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada periode keduanya sebagai langkah strategis untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta.
Gagasan pemindahan ibu kota ini mulai dikaji secara serius pada tahun 2017 ketika pemerintah bertekad mengurangi ketimpangan pembangunan antarpulau serta menekan beban Jakarta. Setelah melalui berbagai kajian komprehensif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disahkan secara resmi pada tanggal 15 Februari 2022 guna memberikan payung hukum bagi pembangunan kota terencana tersebut.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeDalam perjalanannya, kepemimpinan nasional beralih kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memberikan nomenklatur tambahan baru bagi wilayah ini sebagai ibu kota politik Indonesia. Pemerintah menargetkan kawasan pusat pemerintahan ini dapat beroperasi penuh mulai tahun 2028 mendatang dengan dukungan puluhan ribu pekerja konstruksi.
Dari segi tata ruang, Nusantara dirancang dengan konsep kota cerdas dan berkelanjutan yang mengandalkan energi terbarukan serta sistem transportasi publik modern. Kota ini menargetkan 80 persen mobilitas warganya ditopang oleh angkutan massal, bersepeda, maupun berjalan kaki melalui penerapan konsep kawasan ramah lingkungan.
Tata Kelola Pemerintahan dan Konsep Wilayah IKN
Selain infrastruktur pemerintahan utama seperti istana kepresidenan dan kompleks kementerian, wilayah metropolitan ini juga terhubung secara strategis dengan kota penyangga di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda melalui jaringan transportasi multimoda.
Sistem penyelenggaraan pemerintahan di wilayah khusus ini diatur melalui Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian. Kepala otorita bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Secara geografis, wilayah Nusantara terletak di bagian pantai timur Pulau Kalimantan dengan lanskap berbukit yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar serta Teluk Balikpapan.
Pendanaan megaproyek pembangunan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta skema kemitraan publik swasta guna memastikan pembangunan berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.