Prabowo Terima Kartu NU, Pengamat Ingatkan Harus Tunduk Aturan

Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk taat dan tunduk pada seluruh peraturan organisasi setelah resmi menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama. Sebagaimana diwartakan, penyerahan kartu tersebut berlangsung dalam agenda penutupan Muktamar ke-35 NU yang dihelat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026).

Sebelumnya pada pembukaan muktamar, Prabowo sempat melontarkan permintaan kepada Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU pada Jumat (27/8/2026). Ia menyatakan bersedia kembali hadir dalam penutupan acara jika diberikan kartu keanggotaan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Kini, kartu keanggotaan resmi berada di tangan Presiden yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PBNU yang baru, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin. Menanggapi dinamika ini, Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing memberikan pandangannya dari perspektif komunikasi politik.

Menurut Emrus, langkah tersebut membawa konsekuensi moral dan administratif bagi kepala negara untuk patuh terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hingga program kerja organisasi. "Sebagai anggota NU, Presiden harus taat dan tunduk terhadap AD dan AR, visi, misi, etika, moral, peraturan, arahan, keputusan, program-program NU. Jangan sampai terbalik, NU yang mengikuti kepentingan komunikasi politik Presiden," ujar Emrus saat dikonfirmasi di Solo, Senin (31/8/2026).

Selain kepatuhan struktural, Emrus juga menyoroti aspek moral yang harus tercermin dalam keseharian kepemimpinan nasional. Ia menegaskan bahwa segala perilaku Presiden di tengah masyarakat wajib berlandaskan pada nilai-nilai luhur ke-NU-an dan ke-nusantara-an.

"Dengan demikian, Presiden harus menunjukan sebagai sosok yang santun dalam berkomunikasi, persuasif, soleh, inklusif, ke-NU-an ke-nusantara-an, dan sebagainya yang positif," tegas Emrus.

Di samping itu, pengamat juga menyoroti potensi risiko politisasi organisasi keagamaan ketika seorang pejabat publik aktif memegang status keanggotaan formal. Meski demikian, ia menilai dinamika tersebut sangat bergantung pada relasi sosial yang cair ke depannya.

"Bisa terjadi, bisa tidak. Sebab, setiap relasi sosial itu sangat cair dan dinamis. Kita lihat saja ke depan, dalam kurun 2 tahun ke depan dari sekarang," ungkap Emrus.

Di sisi lain, Prabowo sendiri menyambut antusias status barunya sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam pidatonya saat penutupan muktamar, ia menyampaikan apresiasi mendalam dan komitmen untuk bergotong royong membangun bangsa.

"Saya hari ini diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama, terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras di semua bidang," tutur Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bahkan mengaku bangga lantaran kartu identitas organisasi yang diterimanya mencantumkan masa berlaku seumur hidup. "Ini kehormatan besar bagi saya dan ini di sini ada luar biasa lagi di sini. Di bawahnya di sebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini," pungkasnya.