UU Kripto AS Gagal Disahkan Gara-Gara Konflik Etika Donald Trump

Undang-undang pasar aset digital yang dinanti industri kripto di Amerika Serikat resmi kandas di Senat setelah 12 senator dari Partai Demokrat kompak menolak pengesahannya pada Selasa. Kegagalan ini terjadi akibat polemik tajam terkait keterlibatan personal Presiden Donald Trump dalam bisnis aset digital dan lemahnya ketentuan etika yang diusulkan.

Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai CLARITY Act tersebut awalnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi industri kripto setelah menghadapi 50 gugatan hukum dari regulator di era pemerintahan sebelumnya. Kendati para senator Demokrat tersebut sempat ikut merancang draf regulasi, mereka akhirnya berbalik menolak karena aturan pengawasan etika dinilai terlalu lemah.

Kritik utama tertuju pada mekanisme penegakan hukum yang menempatkan Jaksa Agung di bawah kendali eksekutif untuk mengawasi potensi konflik kepentingan presiden sendiri. Sejumlah senator menegaskan bahwa Kongres tidak dapat meloloskan regulasi besar di sektor kripto ketika presiden masih berpotensi meraup keuntungan pribadi dari pasar tersebut.

Senator Adam Schiff bersama senator Demokrat lainnya menilai bahwa penolakan kompromi terkait penghentian keuntungan pribadi presiden menjadi titik sandungan utama. Di sisi lain, pertentangan juga muncul dari sektor perbankan tradisional yang khawatir ketentuan imbal hasil stablecoin akan menggerus dana simpanan publik.

Respons Partai Republik Atas Kegagalan UU Kripto

Senator dari Partai Republik sekaligus salah satu penggagas utama CLARITY Act, Cynthia Lummis, memberikan pandangan berbeda terkait penolakan dari kubu oposisi tersebut. Menurutnya, kegagalan pengesahan undang-undang ini lebih didorong oleh sentimen politik anti-Trump dan keengganan Demokrat terhadap prinsip pasar bebas.

Lummis menyebutkan bahwa dinamika politik di Kongres semakin diwarnai ketegangan ideologis antara pandangan pro-bisnis Partai Republik dan sikap Partai Demokrat yang kian kritis terhadap profit korporasi. Walau demikian, Lummis sendiri sebelumnya pernah menyarankan agar aset kripto milik Trump dimasukkan ke dalam blind trust demi menghindari benturan kepentingan.

Perdebatan mengenai transparansi dan regulasi aset digital ini kini membuat masa depan legislasi kripto di bawah pemerintahan Trump berada dalam ketidakpastian. Industri kripto yang telah menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk kampanye politik harus kembali menghadapi jalan terjal di tingkat parlemen.

Pengamat pasar memperkirakan bahwa perdebatan etika kepresidenan ini akan terus mendominasi diskursus politik nasional AS ke depan. Kompromi politik yang lebih kuat antara kedua partai di Senat mutlak diperlukan apabila regulasi komprehensif terkait aset digital ingin kembali dibahas.