Restrukturisasi CFTC oleh Trump Dinilai Belum Tentu Untungkan Kripto

Gedung Putih dikabarkan telah menyeleksi kandidat untuk mengisi keempat kursi kosong di Commodity Futures Trading Commission atau CFTC, di mana dua di antaranya secara tradisional dialokasikan untuk dari partai Demokrat. Undang-undang yang berlaku tidak mewajibkan seluruh kursi tersebut harus terisi penuh, karena aturan pembatasan hanya menetapkan batas maksimal tiga kursi dari satu partai politik yang sama, sehingga Ketua Michael Selig saat ini memegang kendali penuh seorang diri.

Berdasarkan catatan historis, komposisi penuh komisi yang sempat berjalan dari April 2022 hingga Februari 2025 diisi oleh mayoritas kubu Demokrat di bawah kepemimpinan Rostin Behnam yang didampingi Kristin Johnson dan Christy Goldsmith Romero. Divisi penegakan hukum pada masa tersebut kerap mengejar platform yang melayani investor domestik tanpa pendaftaran resmi serta memberikan perhatian khusus pada perlindungan dana nasabah ritel.

Di sisi lain, kursi minoritas dari kubu Republik yang diisi oleh Summer Mersinger dan Caroline Pham kerap menghabiskan masa jabatannya dalam posisi berbeda pandangan atau dissenting opinion. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda utama komisi, langkah-langkah kritis tersebut tetap menarik perhatian industri hingga akhirnya Mersinger direkrut untuk memimpin Blockchain Association.

Undang-undang Commodity Exchange Act mengatur bahwa lembaga tersebut memiliki lima komisaris dengan masa jabatan lima tahun dan memerlukan konfirmasi senat. Konvensi politik selama ini memang menempatkan nama-nama dari partai oposisi berdasarkan usulan pimpinan Senat, namun presiden memiliki kebebasan penuh untuk mengabaikan kebiasaan tersebut tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dinamika Politik dan Tantangan Regulasi Aset Digital

Perubahan kepemimpinan eksekutif dari era Presiden Joe Biden ke Donald Trump membawa pergeseran arah kebijakan yang signifikan terhadap teknologi aset digital. Perintah eksekutif yang diterbitkan pada Januari 2025 mengarahkan berbagai instansi pemerintah untuk mendukung perkembangan teknologi tersebut, berbanding terbalik dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung memandang aset digital sebagai risiko.

Harapan utama para pelaku industri kripto adalah terbentuknya mayoritas suara yang sejalan dengan kepentingan pasar melalui penambahan komisaris dari Partai Republik. Kehadiran komisioner dari kubu Demokrat di dalam dewan dikhawatirkan dapat memperlambat proses persetujuan dan memperpanjang masa pengkajian aturan perdagangan berjangka atau margin.

Di balik proses pengisian kursi komisioner tersebut, terdapat negosiasi politik terkait RUU CLARITY Act yang menjadi syarat dari Senat Demokrat untuk membagi pengawasan aset digital antara CFTC dan SEC. Peluang pengesahan undang-undang ini dinilai tipis menjelang pemungutan suara prosedural yang dijadwalkan pada September ini.

Pemerintah dilaporkan mungkin tidak akan terburu-buru mengisi seluruh kursi kosong di CFTC apabila perundingan legislatif tersebut mengalami jalan buntu. Para pelaku industri kripto kini harus menghadapi kenyataan bahwa regulasi undang-undang yang ketat bisa jadi jauh lebih membatasi dibandingkan kebijakan seorang ketua komisi.