Dinamika politik nasional kembali memantik perenungan mendalam mengenai batas tipis antara kebebasan bersuara dan kontrol kekuasaan. Sebagaimana diwartakan dalam berbagai laporan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak anti terhadap kritik. Dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi yang menyelamatkan, namun ia membedakannya secara tegas dengan caci maki dan fitnah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut menempatkan realitas politik dalam kerangka oposisi biner yang ketat antara konstruktif versus destruktif, serta rasional versus emosional. Otoritas kekuasaan memposisikan diri sebagai pusat absolut yang berdaulat untuk membedakan secara diskursif antara suara murni dan suara yang tercemar. Wacana dominan ini berusaha mendefinisikan stabilitas nasional melalui kehadiran moral kepemimpinan, di mana masyarakat diibaratkan seperti suporter sepak bola yang harus terus memberikan dukungan moral tanpa meruntuhkan moral tim yang sedang bertanding di lapangan.
Namun di balik upaya menjaga optimisme kolektif tersebut, wacana ini dibangun di atas fondasi metafisika kehadiran yang sangat rapuh. Asumsi tersembunyinya adalah makna sebuah ujaran dapat dipisahkan secara bersih dari konteks penuturnya, seolah terdapat esensi murni dari kritik yang terbebas dari subjektivitas kuasa. Padahal, pembedaan itu sendiri kerap menjadi instrumen hegemonik untuk mendefinisikan batas legitimasi wacana politik di ruang publik.
Persoalan menjadi semakin pelik ketika kita menyadari bahwa setiap kritik murni selalu mengandaikan jejak dari ketidakmurnian dan kebencian yang ingin disingkirkan. Kategori fitnah dan caci maki bukanlah elemen di luar kritik, melainkan suplemen yang secara paradoksal membentuk dan mendefinisikan batas identitas kritik itu sendiri. Tanpa kemungkinan adanya caci maki, kategori kritik kehilangan bentuknya, membuat pemisahan biner tersebut runtuh dari dalam karena sifatnya yang arbitrer.
Suara-suara marginal yang dikucilkan sebagai narasi untuk menggoyang negara sebenarnya merupakan manifestasi dari makna yang selalu tertunda dan tidak pernah sepenuhnya dapat dikendalikan oleh otoritas pusat. Apa yang disebut oleh kekuasaan sebagai fitnah bisa jadi merupakan bentuk artikulasi kebenaran yang terpinggirkan oleh logosentrisme negara. Ketakutan struktural terhadap ketidakpastian politik membuat kekuasaan selalu berupaya menjinakkan setiap anomali yang berpotensi merusak tatanan.
Di sinilah letak aporia yang tidak terpecahkan mengenai di manakah batas yang tidak dapat diputuskan antara suara rakyat yang menuntut keadilan dan ujaran yang dicap sebagai pelanggaran. Jika kritik dan caci maki saling merasuki dalam pusaran wacana, bagaimana mungkin demokrasi ditegakkan tanpa melahirkan kekerasan epistemik terhadap suara-suara yang terasing? Pertanyaan ini tetap terbuka tanpa resolusi final, membongkar bagaimana setiap klaim kepastian moral selalu menyimpan pertarungan kuasa yang abadi.