Pemerintah Kota Mataram kini tengah bergerak cepat dalam melakukan penataan di kawasan Kampung Nelayan Bintaro. Langkah strategis ini diambil dengan mengintegrasikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Pasar Ikan Bintaro agar menjelma menjadi sebuah kawasan nelayan yang terpadu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi, pembenahan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan aspek fisik semata. Pemerintah daerah juga langsung menindaklanjuti arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang sempat mengunjungi KNMP Bintaro. Beberapa fokus utama yang disiapkan meliputi sistem pengelolaan limbah yang mumpuni, penyediaan tambatan kapal nelayan, hingga pengembangan area tepi Sungai Meninting menjadi destinasi wisata kuliner pesisir.
Menurut Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup spektrum yang luas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. "Salah satu catatan dari Menteri adalah pengelolaan limbah yang nantinya akan dibantu oleh kementerian terkait. Ini menjadi bagian penting agar kawasan benar-benar tertata dan memiliki daya tarik," ujarnya pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Dari pengamatan tim redaksi di lapangan, pengelolaan profesional menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, seluruh fasilitas di dalam kompleks, termasuk pasar ikan, direncanakan akan dikelola oleh Komite Nelayan Nasional Profesional (KNNP). Kendati demikian, Pemerintah Kota Mataram memastikan bahwa penarikan dan pengelolaan retribusi pasar akan tetap dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai instansi terkait.
"Tentu ini kerja bersama baik dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar fungsi ekonomi kawasan tetap berjalan optimal," ucap Alwan menegaskan saat memberikan keterangan resmi kepada media.
Menurut Alwan, konsep kawasan nelayan terpadu ini sebenarnya sudah dirancang oleh Pemkot Mataram jauh sebelum program KNMP digulirkan. Pemerintah daerah bahkan telah menyediakan lahan dengan luas lebih dari dua hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan pasar ikan sebagai pusat distribusi hasil tangkapan.
"Seiring hadirnya program KNMP dari pemerintah pusat, konsep yang sudah kami siapkan menjadi semakin kuat karena mendapat dukungan fasilitas yang lebih lengkap," kata Alwan menambahkan terkait integrasi program tersebut.
Ke depannya, Pemkot Mataram berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi erat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB guna mengawal dukungan sarana dari pusat. Proses penataan ini dipastikan mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penataan hunian, hingga penyediaan fasilitas pengolahan ikan yang higienis. "Kami berharap ada kolaborasi lintas kementerian agar penataan di luar kawasan KNMP juga mendapat dukungan anggaran," tutupnya.