Biografi Giorgia Meloni, Perdana Menteri Wanita Pertama Italia

Giorgia Meloni lahir di Roma pada 15 Januari 1977 dan kini mengukir sejarah sebagai Perdana Menteri Italia perempuan pertama sejak menjabat pada tahun 2022. Selain sebagai kepala pemerintahan, ia memimpin partai politik berhaluan konservatif nasional bernama Fratelli d Italia sejak 2014.

Perjalanan karier politiknya dimulai jauh sebelum menduduki kursi perdana menteri. Ia pernah mengemban amanah sebagai Menteri Pemuda dalam kabinet pemerintahan keempat di bawah kepemimpinan mendiang Silvio Berlusconi.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Bersama rekan-rekan sejawat seperti Guido Crosetto dan Ignazio La Russa, ia membidani lahirnya partai Fratelli d Italia. Komitmen politiknya terus berlanjut hingga terpilih secara sah menjadi presiden partai tersebut pada 8 Maret 2014.

Di samping kesibukan panggung politik nasional, ia dikenal sebagai seorang penganut Katolik yang taat. Latar belakang tersebut kerap mewarnai pandangan sosial serta prinsip hidup dipegangnya dalam keseharian.

Kebijakan Imigrasi Kontroversial Giorgia Meloni

Sebagai pemimpin negara, ia memegang prinsip kuat dalam merumuskan arah kebijakan strategis negara. Pengaruh kepemimpinannya kini diperhitungkan dalam percaturan politik domestik maupun kawasan Eropa.

Kepemimpinan Giorgia Meloni menarik perhatian dunia internasional melalui kebijakan imigrasi keras menyusul krisis migran Lampedusa. Kendati memicu perdebatan etik, model kebijakan tersebut diadopsi sejumlah negara Eropa sebagai acuan penanganan migran.

Salah satu langkah kontroversial ditempuh melalui perjanjian kerja sama ekonomi senilai dua ratus juta euro dengan Albania. Kesepakatan itu memuat ketentuan pembangunan fasilitas penahanan bagi migran asal negara asal aman di wilayah Albania.

Pemerintahan di bawah arahannya mengklaim langkah taktis tersebut terbukti efektif menekan angka kedatangan migran ilegal hingga enam puluh persen. Meskipun menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati hukum, pemerintah tetap konsisten menjalankan program tersebut.