Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara tegas mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM, hingga Baznas untuk senantiasa menjalankan tugas secara jujur, profesional, dan taat pada aturan hukum. Imbauan mendalam ini disampaikan sebagai langkah preventif agar jajaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur tidak terjerat kasus hukum, menyusul maraknya tindakan penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan keterangan resmi, Haerul Warisin menekankan pentingnya mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan program kerja. Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran agar menghindari segala bentuk penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang yang berpotensi memicu permasalahan hukum di kemudian hari.
"Saya berharap semua kepala dinas dan sebagainya, termasuk Baznas, PDAM, semua BUMD bekerjalah yang jujur, bekerjalah apa adanya," kata Haerul Warisin saat memberikan arahan kepada awak media pada Selasa (21/7/2026).
Dari pantauan redaksi, kewaspadaan Pemkab Lombok Timur semakin ditingkatkan mengingat banyaknya program strategis daerah yang mengelola anggaran cukup besar. Menurut pengamatan tim redaksi, risiko penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dapat diminimalisir apabila fungsi pengawasan internal dan transparansi publik berjalan secara optimal di setiap instansi.
Berdasarkan penuturan Bupati, pengawasan internal Pemkab Lombok Timur terus diperkuat dengan mengoptimalkan peran satuan pemeriksa internal. Pemerintah daerah dijadwalkan akan segera mengumpulkan seluruh pimpinan BUMD dan kepala OPD untuk memberikan pembinaan khusus terkait tata kelola anggaran yang akuntabel.
"Tadi saya sudah tanya langsung kepada satuan pemeriksa internal. Bukan hanya di Baznas, tetapi di semua tempat. Secepatnya kami akan mengumpulkan seluruh badan, BUMD, dan perangkat daerah supaya mereka lebih berhati-hati," tambah Haerul Warisin.
Menurut penjelasan lebih lanjut, hasil evaluasi awal menunjukkan proses pengawasan internal di lingkungan Pemkab Lombok Timur sejauh ini telah berjalan dengan baik. Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, langkah mitigasi serta penguatan budaya saling mengingatkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
"Intinya sederhana, jangan korupsi. Itu pesan saya kepada semuanya," tegas Haerul Warisin menutup pernyataannya.