DPR Dukung Instruksi Prabowo Berantas Tambang Timah Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memberantas praktik pertambangan timah ilegal. Instruksi ini menjadi sinyal kuat pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan di Indonesia.

Abdullah menilai perintah tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret hingga menyentuh jaringan yang berada di balik aktivitas tambang tanpa izin. Menurutnya, penindakan tidak cukup hanya dengan menghentikan kegiatan di lokasi, tetapi harus mengungkap pihak yang memberikan perlindungan.

"Kami mendukung penuh langkah Presiden. Jangan hanya tambangnya yang ditutup, tetapi jaringan dan pihak yang melindungi aktivitas ilegal juga harus diungkap," kata Abdullah, Sabtu (15/8).

Langkah Tegas Penegakan Hukum Pertambangan

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (14/8). Prabowo menyebut pemerintah telah berhasil menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

Dia menegaskan tidak boleh ada keraguan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Proses hukum harus berjalan secara profesional, terbuka, dan berlaku sama bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya.

Abdullah berharap langkah tersebut menjadi awal dari pemberantasan pertambangan ilegal secara lebih luas di berbagai wilayah Indonesia, guna melindungi kekayaan alam dan menciptakan ekosistem pertambangan yang berkelanjutan.

Upaya pemberantasan tambang timah ilegal dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam. Pemerintah dinilai memiliki komitmen tinggi untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang merugikan negara.

Abdullah menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menjalankan mandat presiden. Keberhasilan pengungkapan kasus ini akan menjadi tolok ukur keseriusan negara terhadap mafia tambang.

DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya proses hukum agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dalam penindakan diharapkan dapat meminimalisir praktik ilegal yang merusak lingkungan dan ekonomi lokal.

Publik kini menanti aksi nyata dari aparat di lapangan dalam membongkar seluruh pihak yang terlibat. Harapannya, tidak ada lagi ruang bagi praktik ilegal di sektor pertambangan tanah air.