Situasi di wilayah Gaza kembali memanas menyusul langkah Pemerintah Israel yang mengungkap program baru bertajuk "migrasi sukarela". Inisiatif kontroversial ini dirancang untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, rencana ini memicu perdebatan sengit di tingkat internasional terkait masa depan wilayah konflik tersebut.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, inisiatif politik tersebut telah dipersiapkan dan mulai dibahas secara intensif di tingkat pemerintahan. Rencana ini diklaim hampir memasuki tahap pelaksanaan dan akan melibatkan badan intelijen luar negeri Israel, Mossad, dalam proses pengelolaannya.
Dalam keterangannya yang dikutip dari Middle East Monitor, Gamliel menyatakan, "Kami telah menyiapkan rencana ini dan mempresentasikannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin." Meski demikian, pihak Israel belum merinci mekanisme konkret maupun negara tujuan relokasi warga.
Dari pantauan redaksi, program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Israel pasca-operasi militer di Jalur Gaza. Gamliel menegaskan bahwa Israel akan terus memperluas operasi militernya guna melemahkan kemampuan militer dan politik Hamas. Saat ini, Israel mengklaim telah menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza secara militer.
Selain pemindahan warga, Pemerintah Israel juga dilaporkan tengah mengebut persiapan pengelolaan pusat penampungan kemanusiaan di Gaza. Menurut laporan media Israel Hayom, lembaga Dewan Perdamaian atau Board of Peace akan menjalankan proyek percontohan untuk mengelola pusat penampungan di wilayah yang tidak berada di bawah kendali Hamas.
Wilayah Tel al-Sultan yang terletak dekat Rafah disebut-sebut sebagai lokasi awal penempatan warga sipil yang terdampak konflik. Rencana ini dikabarkan bakal melibatkan pasukan multinasional bernama International Stabilization Force di bawah koordinasi Board of Peace. Fasilitas hunian sementara di kawasan ini nantinya tidak menggunakan beton, melainkan unit bergerak atau karavan dengan layanan dasar.