Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB untuk memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Peringatan tersebut disampaikan secara langsung menyusul insiden operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pantauan tim redaksi, instruksi itu disampaikan saat Gubernur menghadiri peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur yang berlangsung di Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, pada Selasa, 21 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran daerah.
"Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih," ujar Iqbal di hadapan para pejabat dan jajaran dinas terkait.
Menurut Iqbal, kasus hukum yang menjerat orang nomor satu di Lombok Barat tersebut harus dijadikan pengingat serius bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak bermain-main dengan anggaran publik. Pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di wilayah NTB juga dipastikan akan diperketat demi memastikan setiap program berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Saya minta setiap rupiah anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pelayanan publik," tegas Iqbal menambahkan.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi di lokasi acara, Gubernur NTB juga menyoroti adanya kebiasaan buruk atau praktik masa lalu dalam birokrasi yang harus segera dihentikan. Pihaknya mengaku memahami berbagai dinamika dan "tradisi" tidak sehat yang pernah ada dalam tata kelola pemerintahan.
"Saya tahu tradisi-tradisi yang tidak baik itu. Sekarang saatnya kita benahi tata kelola dan meningkatkan integritas," pungkas Iqbal.
Terkait proses hukum yang tengah menimpa Bupati Lombok Barat, Iqbal mengimbau seluruh pihak dan masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Ia berharap insiden ini menjadi kasus terakhir dan menjadi momentum evaluasi total bagi tata kelola birokrasi di NTB.
"Semoga ini menjadi kejadian terakhir. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menjadikannya pelajaran agar pemerintahan di NTB semakin bersih," katanya.