Sebagaimana diwartakan dalam diskursus media mutakhir, panggung politik tanah air kembali dihebohkan oleh polemik di sekitar prosesi adat yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Berita bermula ketika kader Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan pengakuan sang tokoh yang mengaku tidak mengetahui adanya ritual menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung. Pembelaan tersebut langsung memantik perdebatan sengit di ruang publik, mempertemukan narasi kepolosan kultural dengan kritik tajam dari faksi politik lawan yang memandang peristiwa itu sebagai sarana pencitraan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun, di balik riuhnya lembar pemberitaan korporat yang memperdebatkan apakah sebuah prosesi adat disengaja atau tidak, tersimpan sebuah persoalan mendasar tentang watak kekuasaan kita hari ini. Wacana yang disajikan ke hadapan rakyat seolah-olah memaksa kita masuk ke dalam oposisi biner yang semu, seakan-akan substansi kenegaraan ditentukan oleh dinamika simbolik semata. Pihak-pihak yang bertikai sibuk memproduksi makna untuk memenangkan pertarungan citra, sementara media massa berfungsi sebagai saluran utama yang menjauhkan masyarakat dari esensi persoalan struktur kekuasaan yang sebenarnya.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia hadir di hadapan kesadaran nalar kita sebagai warga negara. Di satu sisi, institusi demokrasi elektoral menuntut adanya partisipasi aktif dan rasionalitas dari publik untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang adil. Di sisi lain, seluruh ruang diskursif justru dikuasai oleh sirkus politik dan komodifikasi budaya yang hanya melanggengkan hegemoni kelompok elite serta dinasti kekuasaan. Rakyat diposisikan secara pasif hanya sebagai penonton yang terpecah belah oleh drama simbolik, sementara ketimpangan struktural terus berjalan di balik layar tanpa tersentuh.
Bagaimana mungkin masyarakat dapat merebut kembali ruang publik dan membangun kontrol demokratis yang sesungguhnya di tengah cengkeraman sistem kapitalisme politik yang terus membajak makna keadilan? Pertanyaan ini menemui jalan buntu karena kerangka institusional saat ini memang dirancang untuk melindungi kepentingan segelintir pemilik modal dan penguasa, bukan kesejahteraan mayoritas. Ketika setiap polemik budaya langsung diserap dan diubah menjadi tontonan hiburan politik, batas antara kritik otentik dan rekayasa pencitraan menjadi lebur tak berbekas.
Pada akhirnya, narasi resmi yang dipertontonkan hari ini menyisakan sebuah ketidakpastian yang produktif bagi masa depan kesadaran kolektif kita. Ruang diskusi sengaja dibiarkan terbuka tanpa resolusi instan agar kita terus mempertanyakan hakikat kebebasan di tengah kepungan artifisialitas kuasa yang kian pekat. Apakah demokrasi kita akan selamanya terjebak dalam ilusi pilihan di antara faksi-faksi elite yang saling berseteru, ataukah kesadaran rakyat tertindas pada waktunya akan meruntuhkan panggung sandiwara ini demi kedaulatan yang sejati?