Sebagaimana diwartakan dalam diskursus publik akhir-akhir ini, panggung politik tanah kembali dihangatkan oleh polemik simbolik yang melibatkan petinggi partai politik. Perdebatan tajam bermula ketika kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti kehadiran mantan Presiden Joko Widodo dalam sebuah prosesi adat di Lampung. Respons balasan pun meluncur deras dari Partai Solidaritas Indonesia yang membela kunjungan tersebut dengan argumen kultural yang membedakan simbol kerbau dan lambang banteng. Pertikaian verbal antar-tokoh ini dengan cepat menjelma menjadi konsumsi media yang menyedot perhatian khalayak luas.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Namun, jika kita menelisik lebih dalam di balik riuhnya lembar pemberitaan korporat, pertikaian tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mendasar tentang arah peradaban politik kita. Wacana yang disajikan ke ruang publik seolah-olah mengarahkan masyarakat pada pilihan biner yang semu, seakan-akan substansi kenegaraan ditentukan oleh siapa yang memegang kendali panitia acara atau siapa yang menginjak simbol tertentu. Otoritas politik dan media massa bekerja sama memproduksi makna yang mereduksi persoalan substansial bangsa menjadi sekadar tontonan sinetron elite yang artifisial.
Di sinilah sebuah jalan buntu logis atau aporia hadir di hadapan kesadaran nalar kita. Di satu sisi, institusi demokrasi elektoral menuntut adanya partisipasi aktif dan perdebatan rasional dari warga negara untuk merumuskan kebijakan yang adil. Di sisi lain, seluruh ruang diskursif justru dikapitalisasi oleh sirkus politik yang hanya melanggengkan kepentingan segelintir kelompok oligarki dan dinasti kekuasaan. Rakyat diposisikan secara pasif hanya sebagai penonton setia yang terpecah belah oleh drama simbolik, sementara ketimpangan ekonomi dan struktural terus berjalan tanpa kendali.
Bagaimana mungkin masyarakat dapat merebut kembali ruang publik dan membangun demokrasi yang benar-benar bermakna di tengah cengkeraman sistem kapitalisme politik yang terus membajak keadilan? Pertanyaan ini menemui jalan buntu karena kerangka institusional yang ada saat ini memang dirancang sedemikian rupa untuk melindungi hak istimewa para pemilik modal, bukan kesejahteraan mayoritas rakyat. Ketika setiap perlawanan simbolik langsung diserap dan dikomodifikasi menjadi hiburan politik semata, batas antara kritik yang otentik dan rekayasa pencitraan menjadi lebur tak berbekas.
Pada akhirnya, narasi resmi yang dipertontonkan hari ini menyisakan sebuah ketidakpastian yang produktif bagi masa depan kesadaran kolektif kita. Ruang diskusi sengaja dibiarkan terbuka tanpa resolusi instan agar kita terus merenungkan hakikat kebebasan yang sejati di tengah kepungan artifisialitas kuasa. Apakah demokrasi kita akan selamanya terjebak dalam ilusi pilihan antara faksi-faksi elite yang saling berseteru, ataukah kesadaran kelas pekerja dan rakyat tertindas pada waktunya akan meruntuhkan panggung sandiwara ini demi kedaulatan yang sesungguhnya?