Partai Konservatif Inggris berencana mengakhiri penyediaan rumah sosial atau social housing bagi warga negara asing di Inggris jika mereka kembali berkuasa dalam pemilihan umum mendatang. Kebijakan ini digagas guna membebaskan sekitar 228.144 unit hunian bagi keluarga lokal yang selama ini mengantre dalam daftar tunggu perumahan.
Berdasarkan usulan tersebut, penyewa dari kalangan warga asing menghadapi kewajiban untuk mengosongkan hunian mereka dalam kurun waktu enam bulan. Aturan ini menyasar individu lajang maupun pasangan yang tidak memiliki kewarganegaraan Inggris, Irlandia, atau status menetap Uni Eropa. Sementara itu, warga dengan status menetap Uni Eropa, pengungsi, maupun pemegang perlindungan kemanusiaan dikecualikan dari aturan penggusuran.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMenurut analisis awak media, langkah politik ini diambil menyusul tekanan dari partai oposisi kanan lain yang sebelumnya mengusulkan kebijakan serupa terkait pengetatan hunian bagi pendatang. Partai Konservatif menilai pemerintahan Partai Labour gagal mengendalikan isu imigrasi sehingga berdampak langsung pada krisis ketersediaan tempat tinggal terjangkau.
"Membuat Inggris menjadi rumah harus diperoleh melalui kerja, pembayaran pajak, dan integrasi penuh, bukan fasilitas gratis di sistem kesejahteraan," ujar juru bicara bayangan urusan pekerjaan dan pensiun, Helen Whately, seperti dikutip dari laporan media setempat.
Di sisi lain, Partai Labour mengecam keras wacana tersebut sebagai gagasan tidak realistis yang meniru langkah ekstrem pihak lain tanpa menyelesaikan akar permasalahan krisis perumahan. Kritikan senada juga dilontarkan oleh lembaga amal penanganan tunawisma Shelter yang menyebut kebijakan itu berpotensi memicu risiko tunawisma baru bagi ribuan keluarga dan pensiun.