Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memprediksi bahwa rumor demonstrasi besar-besaran yang dikabarkan terjadi pada Agustus 2026 tidak akan berkembang menjadi gejolak sosial. Aksi unjuk rasa tersebut diyakini tidak akan mampu menjatuhkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Jamiluddin menilai bahwa pemerintah tidak perlu merespons rumor demonstrasi tersebut secara berlebihan karena penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa merupakan bagian dari instrumen yang dilindungi oleh konstitusi negara.
"Karena itu, justru aneh bila di negara demokrasi, seperti Indonesia, tidak ada aksi demo. Demokrasi di Indonesia bisa kehilangan rohnya," ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peluang aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi gejolak sosial yang mengancam kekuasaan masih sangat kecil. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi penangkal meluasnya eskalasi massa di tengah masyarakat.
Alasan pertama berkaitan dengan stabilitas ekonomi dasar masyarakat atau pemenuhan kebutuhan pangan. "Pertama, gejolak sosial berpeluang terjadi bila sebagian besar masyarakat Indonesia sudah kelaparan. Persoalan perut ini tampaknya belum menggejala luas di tanah air," ungkapnya.
Faktor kedua adalah tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. "Dua, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto masih sangat tinggi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan beberapa lembaga survei yang kredibel," tambahnya.
Sementara itu, faktor ketiga adalah kesiapan serta soliditas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. "Tiga, TNI dan Polri masih solid mendukung Pemerintahan Prabowo. Dua institusi ini akan melakukan tindakan preventif bila ada gejala aksi yang mengarah ke gejolak sosial," tegas Jamiluddin.
Kendati demikian, Jamiluddin memberikan satu catatan penting bahwa prediksi tersebut dapat berubah apabila terjadi insiden ekstrem di lapangan, seperti tindakan represif aparat atau jatuhnya korban jiwa yang memicu kemarahan publik secara luas.