Natalius Pigai lahir pada 25 Desember 1975 dan kini mengemban amanah sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia periode 2024-2029 dalam jajaran kabinet pemerintahan. Perjalanan kariernya diwarnai berbagai pengalaman penting di dunia birokrasi, organisasi kemasyarakatan, serta gerakan aktivisme.
Sebelum menduduki posisi menteri, Natalius Pigai pernah menjadi salah satu dari sebelas anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2012-2017. Ia tercatat sebagai satu-satunya anggota lembaga tersebut pada periode itu yang berasal dari wilayah Papua.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeKarier birokrasinya dimulai sebagai aparatur sipil negara yang mengabdi selama 15 tahun di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ia pernah memegang posisi sebagai staf khusus menteri pada masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea antara tahun 1999 hingga 2004.
Selain aktif di pemerintahan, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa era perjuangan reformasi 1995-1999 serta aktif dalam berbagai organisasi sosial seperti PRD, PMKRI, WALHI, hingga KontraS. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari STPMD APMD Yogyakarta pada 1999.
Jejak Profesional dan Kontroversi Anggaran Kementerian HAM
Natalius Pigai memiliki rekam jejak luas sebagai profesional, penyelidik swasta, serta konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di berbagai perusahaan domestik maupun asing. Ia juga sempat bertugas sebagai penasihat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pada periode 2008 hingga 2009.
Dalam perjalanannya, nama Natalius Pigai sempat menuai sorotan publik ketika ia meminta kenaikan anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara drastis. Usulan lonjakan anggaran tersebut memicu tanggapan kritis dari berbagai pihak di parlemen.
Anggota Komisi XIII DPR, Yasonna Laoly, memberikan tanggapan terkait permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa penambahan jumlah anggaran lembaga negara harus dilakukan secara realistis dan proporsional. Lonjakan anggaran dari puluhan miliar rupiah menjadi triliunan rupiah dinilai memerlukan kajian mendalam.
Kendati demikian, kiprah Natalius Pigai sebagai tokoh publik dan pejabat negara terus menjadi perhatian masyarakat luas. Pengalaman panjangnya di bidang hak asasi manusia diharapkan mampu membawa arah kebijakan kementerian ke depannya dengan lebih optimal.