Respons Tegas Bakom RI, Kunjungan Prabowo ke KTT BRICS Tidak Ganggu Dana Bencana

Sebagaimana diwartakan, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memberikan penjelasan resmi terkait sorotan publik terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kritik sempat mengemuka lantaran kepala negara menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, di tengah situasi domestik yang sedang menghadapi berbagai persoalan bencana alam.

Berdasarkan laporan yang dirilis, pemerintah memastikan bahwa agenda diplomasi internasional dan penanganan bencana berjalan melalui pos anggaran yang sepenuhnya terpisah. "Pemerintah tetap menyediakan mekanisme pendanaan untuk penanganan bencana yang terpisah dari pelaksanaan hubungan luar negeri," demikian pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Bakom RI.

Mengutip keterangan resmi tersebut, Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana kebencanaan sekitar Rp5 triliun dalam posisi siap pakai atau on call untuk menghadapi kondisi darurat. Anggaran khusus tanggap darurat ini bahkan bersifat fleksibel dan dapat ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain dana darurat jangka pendek, pemerintah juga memaparkan alokasi jumbo untuk program pemulihan jangka menengah di wilayah Sumatra yang sebelumnya terdampak musibah parah. Total dana pemulihan pascabencana yang disetujui mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028 dengan rincian bertahap.

Lebih lanjut, dana pemulihan wilayah Sumatra tersebut dibagi ke dalam beberapa tahun anggaran, yakni sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, dilanjutkan Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Seluruh dana besar itu difokuskan secara masif untuk rehabilitasi fasilitas dasar, pembangunan kembali infrastruktur publik, jalan, jembatan, hingga hunian warga.