Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemkot Manado, Perum Bulog Kanwil Sulutgo, Satgas Pangan, serta BPS menggelar kegiatan Sinergi Pasar Murah. Langkah ini diambil sebagai bentuk intervensi jangka pendek guna menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok di tengah tingginya tekanan inflasi daerah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kegiatan pasar murah tersebut dipusatkan di Kantor BI Sulut lama yang berlokasi di kompleks Pasar 45 Manado, Selasa (21/7/2026). Melalui program ini, masyarakat setempat berkesempatan mendapatkan berbagai kebutuhan pangan strategis dengan harga jauh di bawah pasaran.
Sejumlah komoditas yang dijual antara lain beras SPHP seharga Rp58.000 per kemasan 5 kg, gula pasir Rp14.500 per kg, bawang putih Rp44.000 per kg, telur ayam Rp53.000 per baki, serta daging ayam Rp40.000 per kg. Selain itu, dijual pula cabai rawit Juita Rp30.000 per kg, cabai merah keriting Rp15.000 per kg, hingga tomat dan ketimun seharga Rp5.000 per kg.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan bahwa agenda ini juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Bank Indonesia. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam meredam gejolak harga pangan di pasaran.
"Sinergi Pasar Murah ini bukan milik Bank Indonesia semata, melainkan buah kolaborasi lintas instansi. Ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian inflasi memerlukan orkestrasi kebijakan bersama, mulai dari pengawasan produksi, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di tingkat konsumen," ujar Joko Supratikto.
Ia menambahkan, kehadiran program ini merupakan langkah nyata pemerintah dan BI untuk memastikan ketersediaan akses pangan murah bagi warga. Kendati pasokan yang disiapkan belum sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan, pasar murah diyakini mampu memberikan sinyal positif bagi stabilitas harga.
"Meskipun volume yang disediakan belum sepenuhnya mencukupi total kebutuhan masyarakat, keberadaan pasar murah ini memberi sinyal positif bahwa pemerintah dan BI hadir untuk menjaga harga pasar tetap terjangkau," tutur Joko.
Upaya pengendalian harga pangan ini dinilai sangat krusial mengingat laju inflasi di Sulawesi Utara hingga Juni 2026 tercatat mencapai 4,48 persen. Angka tersebut telah melampaui target sasaran inflasi nasional, sehingga membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemangku kepentingan.