Pembatasan BBM Subsidi Berisiko Tekan Daya Beli Kelas Menengah

Rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan berat terhadap kondisi finansial serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Berdasarkan laporan media, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menarik subsidi tanpa didukung oleh data penargetan yang sangat presisi. Menurutnya, kebijakan yang kurang matang dapat memukul kelompok rentan dan aspiring middle class.

"Dengan demikian, persoalan subsidi tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran pemerintah. Ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan," ujar Telisa dalam acara diskusi publik secara virtual, Kamis (20/8/2026).

Senada dengan hal tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Aknolt Kristian Pakpahan, berpendapat bahwa fokus utama pemerintah seharusnya berpusat pada ketepatan sasaran penerima manfaat, alih-alih sekadar membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar jenis Pertalite.

"Memiliki kendaraan tidak otomatis berarti seseorang mampu membeli BBM nonsubsidi. Seorang pekerja kelas menengah bisa saja memiliki mobil untuk kebutuhan pekerjaan," beber Aknolt dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa kelompok kelas menengah saat ini masih harus menanggung berbagai beban finansial lain, mulai dari biaya kesehatan, pendidikan, cicilan pinjaman, hingga kebutuhan rumah tangga harian. Jika mereka dipaksa beralih ke BBM nonsubsidi secara mendadak, pengeluaran transportasi dipastikan melonjak tajam.

Dikutip dari laporan Tribunnews, pembatasan tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi disposable income masyarakat dan berimbas luas pada peningkatan biaya logistik produsen maupun pedagang di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.