Isu Pergantian Kapolri, Istana dan DPR Angkat Bicara

Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan maraknya kasus polisi nakal jadi sorotan utama publik di awal Agustus 2026. Institusi Polri menghadapi berbagai ujian menyusul merebaknya isu pergantian pimpinan serta sejumlah pelanggaran disiplin oleh oknum anggota.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan kabar mengenai pengiriman Surat Presiden tentang pergantian pimpinan Polri. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum pernah mengirimkan surat resmi tersebut kepada DPR.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

"Menanggapi yang beredar di publik berkenaan dengan masalah Surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri," ujar Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mempertegas pernyataan pihak Istana. Sahroni menyatakan lembaga legislatif belum menerima surat apapun terkait pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Dinamika Jabatan dan Sorotan Publik terhadap Polri

"Kagak ada. Ya kalau kalian udah tahu ya kalian munculin aja. Orang kita enggak ada, sama sekali belum ada," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Sahroni menambahkan dinamika tersebut wajar terjadi mengingat masa jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah cukup panjang. Ia menilai kemunculan isu ini dipicu berbagai respons publik terhadap lamanya masa kepemimpinan di tubuh Polri.

Dinamika kepemimpinan di tubuh kepolisian belakangan ini kian menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Selain isu pergantian pimpinan tertinggi, maraknya kasus pelanggaran hukum oleh oknum aparat turut mencoreng citra institusi.

Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme serta integritas di internal kepolisian. Pengawasan ketat diharapkan mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.