Natalius Pigai, Urusan Pemerintah Papua di Jakarta Semuanya Gratis

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluarkan peringatan keras terkait praktik birokrasi dalam pelayanan pemerintah bagi masyarakat Papua. Ia menegaskan, seluruh proses administrasi dan tata kelola pembangunan yang dilakukan di tingkat pusat, khususnya untuk wilayah Papua, sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Pigai saat berdialog dengan jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Nabire, Senin (17/8/2026). Ia meminta para pejabat daerah untuk menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta demi memengaruhi kebijakan.

"Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta, tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang," ujar Natalius Pigai sebagaimana dikutip dari laporan media.

Menurut Pigai, kebijakan negara seharusnya dipandang sebagai bentuk pelayanan publik, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan kepada oknum pejabat tertentu. Praktik membawa uang, menurutnya, justru dapat mencoreng martabat masyarakat Papua dan memperkuat persepsi negatif terhadap birokrasi di daerah tersebut.

Lebih lanjut, ia mendorong perubahan budaya birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pigai menekankan agar para pejabat daerah tidak lagi merasa perlu memberikan "pelicin" kepada pihak manapun untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. "Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ikan puri bayar ikan hiu," tegasnya.

Meski menegaskan pelayanan pemerintahan gratis, Pigai memberikan batasan terkait urusan politik praktis seperti pencalonan partai. Ia menyatakan tidak bisa menjamin hal tersebut karena ranahnya berbeda. Namun, untuk segala urusan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, ia menjamin tidak ada yang bisa diuangkan.

Selain membahas integritas birokrasi, Pigai juga memotivasi wakil rakyat di Papua Tengah agar lebih berani menyuarakan aspirasi masyarakat terkait keadilan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ia percaya, dengan membangun pelayanan publik yang bersih dan bermartabat, matahari keadilan akan benar-benar terbit dari Papua Tengah.