Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, akhirnya buka suara mengenai alasan utama partainya melayangkan permohonan data kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut penuturannya, langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti laporan dari warganet atau netizen terkait adanya dugaan keterlibatan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi, langkah ini diambil menyusul beredarnya surat resmi tertanggal 22 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Jauh sebelum surat ini keluar, pihak internal partai sebenarnya telah menerbitkan instruksi tertulis pada 24 Februari 2026 yang melarang keras seluruh kader untuk memiliki SPPG, setelah adanya temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada November 2025 mengenai tiga yayasan terafiliasi partai yang diduga mengelola program tersebut.
Dari pengamatan tim redaksi, Guntur Romli secara tegas membantah anggapan bahwa partai merasa kecolongan atas dugaan pelanggaran instruksi ini. "Bukan kecolongan tapi kami mengumpulkan informasi dan data yang valid karena muncul di publik netizen ada dugaan keterlibatan kami dalam MBG," ujar Guntur saat dihubungi oleh tim redaksi di Kantor Tribunnews, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Pihaknya berkomitmen penuh untuk mencocokkan laporan masyarakat dengan basis data resmi dari BGN demi penegakan etika serta disiplin organisasi.
Berdasarkan salinan berkas resmi yang diterima, surat permohonan tersebut ditujukan langsung kepada Kepala BGN Nanik S. Deyang. Pihak PDIP menegaskan bahwa klarifikasi ini krusial dilakukan seiring dengan berkembangnya isu dugaan penyimpangan pelaksanaan program MBG yang saat ini kabarnya tengah masuk dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Jika nantinya ditemukan bukti otentik ada kader yang membandel dan tetap mengelola SPPG, manajemen partai dipastikan akan menjatuhkan sanksi internal yang sangat tegas.