Sebagaimana diwartakan dalam dokumen resmi, pemerintah semakin memperinci lampiran aturan terkait daftar tarif layanan non-pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 ini memuat puluhan jenis tindakan medis mulai dari kunjungan instalasi gawat darurat, visite dokter spesialis, konsultasi gizi, hingga prosedur dermatologi yang sangat spesifik.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan yang ada, aturan ini memetakan berbagai tindakan medis ke dalam matriks tarif bertingkat dari kelompok satu hingga lima. Langkah ini diklaim sebagai upaya administratif untuk menyeragamkan biaya satuan atau unit cost dari setiap layanan kesehatan yang dikelola oleh fasilitas militer.
Menurut pandangan yang mengutamakan prinsip ekonomi dasar, transparansi dalam penetapan harga dan struktur biaya yang jelas adalah hal yang rasional. "Transparency in pricing and structured unit economics are fundamentally rational" atau transparansi harga dan ekonomi unit yang terstruktur pada dasarnya adalah hal yang masuk akal untuk menghilangkan ambiguitas operasional.
Selain itu, pengelompokan yang mendetail membantu rumah sakit dan fasilitas kesehatan di bawah kementerian untuk memetakan pengeluaran riil terhadap konsumsi sumber daya. Hal ini setidaknya memberikan kejelasan akuntansi publik mengenai arus kas yang masuk ke kas negara dari sektor pelayanan medis.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang kecepatan dan inovasi, menghabiskan energi untuk mengatur harga persis suatu tindakan medis dalam lima tingkatan adalah bentuk gesekan birokrasi yang berlebihan. "Complexity is the enemy of velocity" atau kerumitan adalah musuh dari kecepatan, dan birokrasi sering kali mencetak aturan rumit hanya untuk membenarkan keberadaannya sendiri.
Ketika para pejabat sibuk memperdebatkan perbedaan harga tindakan medis kecil, dunia luar bergerak cepat menuju otomatisasi layanan kesehatan berbasis kecerdasan buatan. Mengalokasikan sumber daya institusi besar untuk mengurus hal-hal administratif sekecil itu adalah bentuk pengalihan energi yang kurang produktif.
Kesimpulannya, regulasi ini bisa diterima sebagai landasan akuntansi sementara untuk menjaga fasilitas dasar tetap berjalan. Akan tetapi, tujuan jangka panjang seharusnya adalah memangkas birokrasi medis melalui otomatisasi perangkat lunak dan mengurangi campur tangan aturan yang kaku.
Pada akhirnya, sebuah sistem harus berfokus pada terobosan besar alih-alih terjebak dalam mikromanajemen harga yang memperlambat laju kemajuan secara keseluruhan.