Sorotan tajam kini tertuju pada institusi Kejaksaan Agung setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa ST Burhanuddin seharusnya mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut Sugeng, dugaan pelanggaran hukum yang menjerat Febrie Adriansyah terkait dengan beberapa kasus besar yang seluruhnya berlangsung selama masa kepemimpinan ST Burhanuddin. Dari pantauan redaksi, jika ST Burhanuddin tidak mengambil langkah mundur secara sukarela, Sugeng menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas untuk memberhentikannya dari posisi Jaksa Agung.
Langkah pemberhentian ini dinilai krusial agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menunjuk Jaksa Agung yang baru demi menjaga integritas lembaga hukum tersebut. "Hal ini, agar proses pengungkapan kasus di Kejaksaan Agung tidak terhambat," ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 13 Juli 2026.
Berdasarkan analisis dari pengamatan tim redaksi, ST Burhanuddin tercatat telah menduduki posisi sebagai Jaksa Agung selama hampir tujuh tahun. IPW memandang pergantian kepemimpinan ini sangat penting agar pejabat baru dapat mendalami apakah ada unsur pembiaran atau kelemahan pengawasan struktural yang membuat mantan Jampidsus tersebut leluasa melakukan tindakan koruptif.
Di sisi lain, IPW mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil membongkar skandal di internal korps adhiyaksa tersebut dan menyebutnya sebagai pengungkapan kasus yang spektakuler. Menurut catatan IPW, selama 25 tahun terakhir dalam sejarah pemerintahan Indonesia, belum pernah ada seorang Jampidsus yang terjerat kasus korupsi hingga berstatus tersangka.
Sugeng menambahkan bahwa penyidikan tingkat tinggi ini diyakini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya komitmen kuat dan restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya sangat menghormati ketegasan kepala negara yang memberikan keleluasaan penuh bagi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korupsi high-profile ini tanpa tebang pilih.