Tim Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas dalang utama kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Menurutnya, pihak yang mendanai kasus ini harus diproses secara hukum dan bahkan bisa dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya aliran dana yang beredar.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →"Usut segera siapa yang mendanai ini harus diproses, kalau perlu terapkan pasal TPPU, karena ada dana yang saya dengar, segelintir di media sosial, ini harus diusut tuntas," ujar Ade saat ditemui di Jakarta, Senin.
Ade menjelaskan kedatangannya ke Polda Metro Jaya adalah untuk memenuhi panggilan penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemanggilan tersebut terkait permohonan Surat Perintah Penghentian Penyidikan serta kesepakatan Restorative Justice yang diajukan oleh salah satu tersangka, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar.
Dalam kesempatan itu, Ade menyebutkan bahwa Rismon Sianipar telah menyadari kesalahannya dan mengajak pihak-pihak terkait untuk mengungkap dalang sebenarnya di balik kasus tersebut. Ia juga melontarkan tantangan terbuka kepada pihak yang selama ini berada di balik layar agar berani tampil ke publik.
"Saya ingatkan sekali lagi, Anda keluar, jangan cuma bisa mendanai, keluar sampaikan kepada publik, sesuatu yang secara sah. Jangan "behind the screen", kalau itu memang salah ungkapkan, "gentle man". Anda harus tegas, jangan cuma mendanai, keluar sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantang Anda," tegas Ade.
Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya membenarkan adanya pengajuan keadilan restoratif dari tersangka Rismon Hasiholan Sianipar bersama tim pengacaranya. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Iman Imanuddin, menyatakan bahwa pihaknya bertindak sebagai fasilitator untuk memproses permohonan tersebut.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut merespons permintaan maaf yang disampaikan oleh Rismon Sianipar terkait penelitiannya dalam buku berjudul Jokowi's White Paper. Gibran menilai momentum bulan suci Ramadhan sangat baik untuk saling memaafkan antarwarga negara.
"Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat baik untuk saling memaafkan dan kembali merajut tali persaudaraan," tutur Gibran dalam keterangan tertulisnya.