Taiwan dengan nama resmi Republik Tiongkok adalah negara kesatuan di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Istilah Taiwan biasa dipakai merujuk kepada Republik Tiongkok di wilayah yang hanya mencakup Pulau Formosa dan sekitarnya, sementara Tiongkok lebih merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok di daratan utama.
Bermula dari wilayah Tiongkok dan Mongolia setelah runtuhnya Dinasti Qing pada 1912, pemerintahan Republik Tiongkok kemudian berpindah ke Taipei, Pulau Formosa, pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis Tiongkok. Reformasi besar yang dimulai pada era 1980-an hingga 1990-an berhasil mengubah wajah Taiwan dari negara otokrasi menjadi salah satu negara demokrasi maju di kawasan Asia Timur.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePulau Formosa sendiri memiliki catatan sejarah panjang karena sempat diduduki oleh Belanda pada 1624 sebelum direbut oleh Cheng Cheng-Kung atau Koxinga yang mendirikan Kerajaan Tungning. Wilayah ini kemudian berada di bawah kekuasaan Dinasti Qing hingga jatuh ke tangan Jepang pada 1895 melalui Perjanjian Shimonoseki pascaperang Tiongkok-Jepang, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada Republik Tiongkok setelah Perang Dunia II.
Di bawah kepemimpinan Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui pada akhir 1980-an, sistem pemerintahan berangsur-angsur diliberalisasi setelah sebelumnya berada di bawah undang-undang darurat dan pemerintahan satu partai. Transformasi ini berlanjut ketika Partai Progresif Demokrat memenangi pemilu tahun 2000, menandai babak baru pluralisme politik di Taiwan.
Sistem Politik dan Perjalanan Demokrasi Taiwan
Republik Tiongkok menerapkan sistem politik demokrasi dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional parlementer kesatuan di bawah sistem semi-presidensial. Ketika Partai Kuomintang memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Formosa akibat kalah perang saudara, Chiang Kai Shek sempat menerapkan asas tunggal satu partai demi mempersiapkan diri merebut kembali daratan.
Situasi darurat tersebut membatasi kebebasan pers serta ruang gerak kaum oposisi hingga wafatnya Chiang Kai Shek dan digantikan oleh putranya, Chiang Ching-kuo. Pada masa pemerintahan Chiang Ching-kuo, kebebasan berpendapat dan berpolitik mulai dibuka secara perlahan sebagai bentuk sikap realistis menghadapi situasi politik yang terus berkembang.
Estafet kepemimpinan beralih kepada Lee Teng-hui yang berasal dari kalangan Partai Kuomintang, di mana hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok mulai mengalami dinamika dan ketegangan politik. Meski menghadapi berbagai tantangan diplomatik internasional, pemerintah terus memantapkan konsolidasi demokrasi di dalam negeri secara konsisten.
Kemenangan Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat pada tahun 2000 mencatatkan sejarah baru sebagai presiden pertama yang bukan berasal dari Partai Kuomintang. Peristiwa ini sekaligus menegaskan kematangan sistem demokrasi modern yang dianut oleh Republik Tiongkok di Pulau Formosa.