Mengenal Auditorat Utama Keuangan Negara V, Pengawas Keuangan Wilayah

Auditorat Utama Keuangan Negara V atau AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Instansi ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPK melalui Anggota V BPK dengan dipimpin oleh seorang Auditor Utama.

Dalam menjalankan mandatnya, AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara pada sejumlah instansi strategis. Instansi tersebut meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Selain itu, cakupan pengawasan lembaga ini juga mencakup Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan transparansi tata kelola anggaran pada berbagai lembaga pemerintah tersebut.

Ruang lingkup pengawasan instansi ini tidak berhenti pada lembaga tingkat pusat saja. AKN V turut mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah dipisahkan pada pemerintah daerah yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas AKN V BPK

Struktur organisasi AKN V dirancang secara sistematis untuk mendukung efektivitas pengawasan keuangan negara. Struktur ini didukung oleh unit-unit pelaksana seperti Auditorat V.A dan Sekretariat AKN V.

Auditorat V.A mengemban tugas spesifik untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas tertentu. Sementara itu, Auditorat V.B hadir untuk membantu Auditorat Utama Keuangan Negara V dalam menjalankan fungsi pemeriksaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Sekretariat AKN V memiliki peran krusial dalam menjalankan kegiatan pendukung operasional. Tugas sekretariat mencakup pelaksanaan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, hingga urusan ketatausahaan di lingkup AKN V.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan di daerah juga didukung penuh oleh jaringan perwakilan BPK RI. Perwakilan tersebut tersebar di berbagai wilayah strategis di pulau Sumatera dan Jawa guna memperkuat pengawasan keuangan daerah.