Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang didorong oleh politisi Partai Demokrat di California, Amerika Serikat, memicu kekhawatiran masyarakat. Aturan tersebut dinilai berpotensi menghilangkan program diskon dan kupon belanja di supermarket, yang selama ini membantu warga menghadapi tingginya biaya hidup.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →RUU bernomor AB 2564 ini bertujuan melarang praktik "surveillance pricing", yaitu penetapan harga barang yang berbeda-beda bagi setiap konsumen berdasarkan pengumpulan data pribadi. Data tersebut biasanya diperoleh dari aplikasi, riwayat penelusuran web, hingga perilaku berbelanja konsumen.
Anggota Majelis California, Chris Ward, yang memprakarsai RUU ini menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak adil. "Hal terakhir yang dibutuhkan siapa pun adalah dikenakan harga lebih tinggi berdasarkan data pribadi mereka. Praktik ini paling memukul masyarakat berpenghasilan rendah dan pembeli dengan pilihan terbatas," ujar Ward.
Namun, penolakan keras datang dari asosiasi pedagang dan ritel. Presiden California Retailers Association, Rachel Michelin, menilai aturan ini justru akan menyulitkan warga yang sedang menghemat pengeluaran. "Keluarga-keluarga bergantung pada diskon mingguan, kupon digital, dan program loyalitas untuk menghemat anggaran rumah tangga mereka," kata Michelin.
Sejumlah kritikus dan pelaku usaha kecil menyebut persyaratan rumit dalam RUU tersebut akan menyulitkan peritel untuk tetap menyediakan program diskon khusus. Jika terus dipaksakan, banyak pelaku usaha diprediksi memilih untuk menghentikan program diskon demi menghindari risiko hukum dan tingginya biaya kepatuhan.
Saat ini, pembahasan RUU AB 2564 masih terus berlangsung di tingkat legislatif. Pihak pembentuk undang-undang memiliki tenggat waktu hingga akhir Agustus untuk merampungkan draf sebelum dikirimkan ke gubernur untuk disahkan.