Waspada Modus Penipuan KPR, Pemilik Properti Wajib Perketat Dokumen

Kasus penipuan KPR atau mortgage fraud kini menunjukkan tren peningkatan signifikan di Inggris, memaksa lembaga keuangan untuk memperketat prosedur verifikasi bagi para nasabah. Berdasarkan laporan terbaru Fraudscape 2026 dari badan pencegahan penipuan Cifas, kenaikan angka kecurangan terjadi di hampir seluruh kategori utama, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan fasilitas kredit.

Data Cifas periode enam bulan pertama 2026 menunjukkan lonjakan kasus fraud identitas KPR dari 25 menjadi 34 kasus. Angka penyalahgunaan fasilitas kredit melonjak tajam dari satu menjadi 27 kasus, sementara pengambilalihan fasilitas (facility takeover) naik dari tiga menjadi sembilan kasus. Meski volume angka secara absolut masih lebih rendah dibanding penipuan kartu kredit, tren kenaikan ini menjadi sinyal peringatan serius bagi industri properti.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Bagi pemilik properti atau investor buy-to-let, fenomena ini membawa implikasi praktis berupa proses pengajuan kredit yang lebih lama dan rumit. "Pemberi pinjaman kini jauh lebih sensitif terhadap ketidakkonsistenan data. Detail kecil mengenai penghasilan, bukti hunian, hingga sumber dana akan diperiksa dengan jauh lebih teliti daripada sebelumnya," tulis tim redaksi Landlord Knowledge dalam analisis mereka.

Analisis Kabayan News mencatat bahwa tekanan fraud tidak hanya terjadi di sektor penyaluran kredit, tetapi juga merambah ke pasar sewa hunian. Peningkatan kewaspadaan perbankan ini merupakan respons atas melonjaknya kasus identitas palsu yang mencapai lebih dari 129.000 laporan ke National Fraud Database selama semester pertama 2026, naik 9 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemilik properti yang sedang berencana melakukan remortgage atau pengajuan pinjaman baru disarankan untuk lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen pendukung. Struktur portofolio yang kompleks, penggunaan dana hadiah (gifted deposits), serta pola pendapatan yang tidak lazim kini menjadi poin yang paling disorot oleh tim verifikasi bank.

Meski para ahli menekankan bahwa situasi ini bukan alasan untuk panik, pemilik properti harus siap menghadapi gesekan administratif tambahan. Keterlambatan dalam proses persetujuan kredit diprediksi bakal menjadi normal baru akibat prosedur pengecekan yang lebih berlapis, terutama pada tahap pengambilan keputusan awal hingga penyelesaian transaksi.