Penjualan properti melalui skema Right to Buy di Inggris mencatatkan lonjakan fantastis sebesar 90 persen sepanjang periode 2025-2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Perumahan, Komunitas dan Pemerintah Daerah (MHCLG), tercatat sebanyak 14.275 unit rumah terjual dengan total penerimaan otoritas lokal hampir menyentuh angka 1,61 miliar poundsterling.
Namun, angka pertumbuhan penjualan ini berbanding terbalik dengan upaya penggantian unit rumah baru. Tren pengadaan rumah pengganti yang didanai melalui hasil penjualan Right to Buy justru menyusut 7 persen menjadi hanya 3.452 unit. Kesenjangan lebar antara aset yang dilepas dan hunian baru yang dibangun menciptakan defisit pasokan rumah subsidi di Inggris secara signifikan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeBagi para pemilik properti atau landlord, fenomena ini bukan sekadar urusan politik perumahan semata. Analisis menunjukkan bahwa ketika stok rumah dewan (council housing) menyusut lebih cepat daripada tingkat penggantiannya, tekanan permintaan akan langsung bergeser ke sektor sewa swasta. Akibatnya, calon penyewa yang gagal mengakses kepemilikan atau rumah subsidi bakal memadati pasar sewa lokal.
"Landlord tidak beroperasi di pasar terisolasi. Saat ketersediaan rumah subsidi mengetat, tekanan berpindah ke sektor sewa swasta melalui peningkatan permintaan dan daftar tunggu yang lebih panjang," tulis tim editor Landlord Knowledge dalam laporannya.
Data resmi memperlihatkan pemerintah daerah mengumpulkan rata-rata 112.900 poundsterling per unit hunian yang terjual, naik 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski keuntungan finansial meningkat, ketidakseimbangan pasokan ini menjadi lampu kuning bagi stabilitas pasar. Jika kesenjangan ini menjadi sorotan politik, pemerintah dikhawatirkan akan melakukan intervensi ketat terhadap harga sewa dan standar hunian sebagai bentuk respons atas kelangkaan pasokan.
Risiko regional kini mengintai wilayah dengan aktivitas Right to Buy yang tinggi namun minim pembangunan unit pengganti. Wilayah tersebut diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan sewa yang tidak dibarengi dengan pilihan hunian memadai. Kondisi ini memang dapat menjaga tingkat okupansi properti sewa, namun di sisi lain memperbesar beban keterjangkauan bagi penyewa serta memicu pengawasan politik lebih tajam terhadap level harga sewa yang ditetapkan pelaku bisnis properti.