Invasi Irak 2003, Perang Panjang yang Mengubah Peta Politik Dunia

Invasi Irak 2003 menjadi salah satu titik balik paling kontroversial dalam sejarah geopolitik modern setelah koalisi militer pimpinan Amerika Serikat menggulingkan rezim Ba'ath di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Operasi militer berskala besar tersebut diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Washington pasca tragedi serangan 11 September 2001.

Sebelum invasi dimulai, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden George W Bush bersikeras menuduh rezim Baghdad menyimpan senjata pemusnah massal serta menjalin hubungan dengan kelompok teroris Al Qaeda. Namun, investigasi internasional dan laporan komisi independen kemudian membuktikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta valid, membuat legitimasi perang menuai kecaman keras dari dunia internasional.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Kampanye militer dimulai pada 20 Maret 2003 melalui serangan udara masif bertajuk shock and awe yang langsung melumpuhkan infrastruktur vital negara tersebut. Pasukan darat gabungan dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia dengan cepat menduduki wilayah strategis, menangkap Saddam Hussein pada akhir tahun 2003, dan mengeksekusinya tiga tahun berselang.

Runtuhnya kekuasaan rezim lama ternyata memicu kekosongan kekuasaan yang berdarah serta salah urus tata kelola pemerintahan oleh otoritas transisi koalisan. Kondisi tersebut menyulut perang saudara sektarian antara kelompok mayoritas Syiah dan minoritas Sunni, serta memicu gelombang pemberontakan bersenjata yang berkepanjangan hingga penarikan mundur pasukan tempur Amerika Serikat pada 2011.

Dampak kemanusiaan dari konflik berkepanjangan ini sangat masif dengan estimasi korban tewas mencapai ratusan ribu jiwa, sebagian besar di antaranya merupakan warga sipil tak berdosa. Selain itu, instabilitas keamanan pascaperang membuka celah bagi kemunculan kelompok ekstremis baru seperti ISIS, sekaligus mencoreng reputasi politik para pemimpin barat yang terlibat dalam keputusan invasi kontroversial tersebut.