Boeing kembali terseret skandal baru. Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pesawat buatan raksasa dirgantara AS itu dalam pengiriman senjata dan tentara bayaran untuk mendukung Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Temuan ini sebenarnya baru akan dipublikasikan pada September mendatang. Namun draf laporan yang bocor memperkuat investigasi Reuters mengenai jaringan pesawat yang diduga memasok logistik militer ke kelompok paramiliter yang dituduh melakukan genosida di Darfur.
Dalam draf laporannya, Panel Ahli PBB menyatakan telah memperoleh informasi kredibel dari empat sumber terpisah. Semua sumber sepakat menyebut adanya aktivitas mencurigakan dari pesawat-pesawat Boeing yang mengangkut berbagai peralatan militer.
Panel menerima informasi terpercaya dari empat sumber yang menyatakan bahwa pesawat tersebut telah mengangkut petempur RSF dan tentara bayaran, serta peralatan militer, termasuk pesawat nirawak dan senjata, demikian bunyi laporan PBB yang dikutip pada Kamis (30/7/2026).
Informasi itu diperkuat oleh kesaksian dua saksi mata di Nyala serta komunikasi dari dua negara anggota PBB. Sebelumnya Reuters telah melakukan investigasi mendalam terkait jaringan ini pada 15 Juli lalu.
Menurut laporan PBB, tiga pesawat Boeing 727 mulai terlihat di Chad sejak November 2024. Ketiga pesawat itu beroperasi dari area militer Bandara N'Djamena, ibu kota Chad.
Dua di antaranya berasal dari Kalitta Charters II yang berbasis di Michigan, Amerika Serikat, sementara satu lainnya dibeli melalui perusahaan yang berafiliasi dengan Shaulis di Brasil. Panel PBB juga menemukan indikasi bahwa pesawat-pesawat tersebut sengaja menghindari pelacakan penerbangan.
Langkah-langkah sengaja untuk menghindari deteksi saat mengudara disebut dilakukan sehingga tidak muncul dalam data pelacakan penerbangan independen. Laporan itu menyebut antara Januari hingga Juli 2026 sejumlah Boeing 727 dan pesawat angkut Ilyushin Il-76 mendarat di Nyala pada malam hari.
RSF memanfaatkan koridor udara N'Djamena-Nyala untuk mengangkut petempur, tentara bayaran asing, dan peralatan militer, termasuk pesawat nirawak drone dan senjata ke wilayah Darfur, tulis Panel PBB dalam laporannya.
Rekan bisnis Shaulis sekaligus pemilik bersama Contractor Airways, Craig Munro, sebelumnya membantah adanya hubungan perusahaannya dengan RSF. Otoritas Penerbangan Sipil Chad juga menyatakan ketiga pesawat Boeing tersebut tidak memiliki izin beroperasi dari Chad.
Menteri Luar Negeri Chad Abdoulaye Sabre Fadoul menegaskan negaranya hanya terlibat dalam upaya diplomatik untuk memulihkan perdamaian di Sudan. Pemerintah Chad tidak memberikan komentar lebih jauh karena alasan kerahasiaan pertahanan.
Selain menyoroti dugaan operasi pengiriman senjata menggunakan pesawat Boeing, Panel PBB juga mengungkap keterlibatan sekitar 1.500 hingga 2.000 tentara bayaran asal Kolombia. Mereka direkrut oleh perusahaan berbasis di Uni Emirat Arab, Global Security Services Group atau GSSG.
Kelompok yang dikenal sebagai Desert Wolves itu mendirikan pangkalan di Nyala pada Maret 2025. Mereka mengoperasikan drone serta membantu perencanaan militer hingga RSF berhasil merebut al-Fashir pada Oktober 2025.
Laporan PBB menyebut serangan RSF di al-Fashir menewaskan ratusan warga sipil tak bersenjata. Serangan itu juga disertai pemerkosaan terhadap perempuan dan penculikan anak-anak yang sebelumnya telah dinyatakan PBB sebagai tindakan genosida.
Pemerintah Kolombia diketahui telah menyampaikan permintaan maaf kepada Sudan terkait keberadaan tentara bayaran asal negaranya. Sementara GSSG membantah terlibat dalam aktivitas tentara bayaran di Sudan dan menegaskan seluruh operasinya telah mematuhi hukum UEA maupun hukum internasional.
Skandal ini menambah panjang daftar masalah Boeing yang dalam beberapa tahun terakhir kerap tersandung berbagai kasus, mulai dari masalah teknis pesawat hingga dugaan pelanggaran etika bisnis. Kini nama raksasa dirgantara AS itu kembali tercemar oleh dugaan keterlibatan dalam konflik berdarah di Sudan.