Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara secara tegas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pendistribusian pupuk urea bersubsidi di wilayah setempat. Desakan ini disampaikan menyusul kekhawatiran atas maraknya kelangkaan pupuk yang merugikan petani.
Ketua Barisan Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahrinsyah menilai langkah DPRK yang selama ini hanya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama distributor, kios pengecer, dan PT Pupuk Indonesia belum cukup efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan. "Pimpinan DPRK Aceh Tenggara harus menurunkan Tim Pansus Pupuk Bersubsidi untuk mendalami alokasi pasokan setiap bulannya," ujar Dahrinsyah, Selasa (4/8/2026).
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMenurut Dahrinsyah, pembentukan Pansus sangat krusial untuk menyelidiki berbagai indikasi pelanggaran dalam rantai distribusi. Tim khusus ini diharapkan dapat mencocokkan kuota riil di lapangan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), mengecek kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), serta membongkar pemicu utama kelangkaan pupuk yang kerap dikeluhkan para petani di Aceh Tenggara.
"Pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari distributor, kios pengecer, hingga kelompok tani penerima," tegas Dahrinsyah. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya pengawasan yang ketat melalui Pansus, dikhawatirkan permasalahan serupa akan terus berulang dan semakin merugikan petani yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian.
Dahrinsyah Sebut RDP Tak Cukup, Pansus Jadi Solusi
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Dr Denny Febrian Roza, SSTP, MSi menyatakan bahwa aspirasi dari kelompok pemuda tersebut akan segera ditindaklanjuti. Ia membenarkan pihak legislatif sebelumnya telah memanggil para pihak terkait dalam forum RDP, namun mengakui bahwa langkah tersebut belum mampu menjawab seluruh permasalahan di lapangan.
"Terkait permintaan Barisan Sepuluh Pemuda untuk menurunkan Tim Pansus DPRK soal pupuk bersubsidi, hal ini akan segera kami koordinasikan dengan para anggota DPRK Aceh Tenggara lainnya," ujar Denny Febrian Roza. Ia berjanji akan membicarakan usulan pembentukan Pansus tersebut secara internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Dahrinsyah menilai langkah DPRK yang sebelumnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama distributor dan PT Pupuk Indonesia belum membuahkan hasil yang efektif. Ia menegaskan bahwa penyelidikan melalui Pansus jauh lebih mendesak untuk dilakukan guna mengungkap fakta di lapangan.
"Pimpinan DPRK Aceh Tenggara harus menurunkan Tim Pansus Pupuk Bersubsidi untuk mendalami alokasi pasokan setiap bulannya. Pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari distributor, kios pengecer, hingga kelompok tani penerima," ujar Dahrinsyah dengan tegas kepada wartawan di Kutacane.